Pelangsir Kuasai SPBU di Kalbar, Wagub Geram: BBM Subsidi Jadi Langka

PONTIANAK, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan mengungkapkan, praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau pembelian untuk dijual kembali merupakan salah satu akar masalah kelangkaan BBM subsidi.

Praktik pelangsiran di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) disebutnya sebagai praktik ilegal. Pasalnya, BBM subsidi ditujukan untuk masyarakat.

Ditambah, jalur antrean SPBU di Kalbar malah diprioritaskan untuk mereka.

"Masalah utama bukan hanya soal stok, tetapi karena pelangsir lebih dulu menguasai jalur antrean di SPBU," kata Krisantus saat menerima tuntutan dari para supir truk di bundaran tugu Ali Anyang, di Kecamatan Sungai Ambawang, Kamis (16/10/2025), dikutip dari Antara.

Baca juga: Kuota BBM Subsidi Nelayan di Pantai Sadeng Gunungkidul Tak Terserap, dari 28.000 Liter Hanya Terpakai 3.500

Keluhan sopir ekspedisi yang melakukan aksi damai menuntut solusi atas kelangkaan BBM dan maraknya aktivitas pelangsiran di sejumlah SPBU jadi perhatian Krisantus.

Menurutnya, sopir ekspedisi berperan penting dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui distribusi logistik dan kebutuhan pokok.

Gara-gara praktik langsiran, malah kesulitan memperoleh BBM subsidi.

"Mereka kalah antre dari pelangsir. Ini yang tidak boleh terjadi," tuturnya.

"Kita tahu mereka juga mencari nafkah, tetapi harus ada pengertian. Jangan sampai pelangsir lebih dominan daripada sopir-sopir ekspedisi. BBM subsidi itu hak masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan kembali," katanya.

Baca juga: Tak Lagi Isi BBM Subsidi, Pria Ini Pilih Pakai Petasol untuk Mobilnya

Menurut Krisantus, pemerintah daerah akan segera mengeluarkan instruksi resmi kepada Pertamina untuk menertibkan sistem distribusi dan pengawasan di seluruh SPBU.

Tujuannya, agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Kita tidak mau lagi mendengar ada pelangsir yang bermain. BBM subsidi harus dinikmati oleh mereka yang berhak," katanya.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa SPBU yang terbukti sengaja melayani pelangsir akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari teguran, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin operasional.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik ilegal tersebut.

Baca juga: Sopir dan Kernet Mobil Tangki PT Elnusa Petrofin di Palembang Dipecat Usai Gelapkan 400 Liter BBM Subsidi

KOMPAS.com/HENDRA CIPTA Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan.

"Kita tidak ingin SPBU beroperasi untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Krisantus.