.webp)
Dari luasan itu, pada 2025 lalu produktivitas padi atau gabah kering giling (GKG) dapat mencapai hampir 11 juta ton dan berkontribusi sebesar 15,6% gabah kering nasional. Sementara untuk tahun 2026 ini ditargetkan produksi padi di Jawa Tengah hingga akhir tahun sebesar 10,5 juta ton.
"Sawah hilang tidak mungkin akan kembali. Kita perlu mempertahankan luas lahan pertanian, agar jangan sampai beralih fungsi," ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan gubernur se-Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.
Luthfi mengungkapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jateng sudah melebihi target minimum 87%. Hal itu sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Namun, masih terdapat kendala di beberapa daerah perkotaan karena terbatasnya lahan.
Karena itu, Luthfi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kabupaten/kota yang sudah memenuhi target LP2B diberikan insentif.
"Kabupaten/kota yang sudah mencapai target juga harus segera diberikan insentif," ucap Luthfi.
Luthfi juga meminta agar Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi LP2B untuk memperjelas status lahan tersebut. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengetahui lahan mana saja yang dapat digunakan untuk investasi, atau benar-benar tidak boleh dialihfungsikan.
Pada kesempatan itu, Luthfi juga menyinggung terkait perizinan berbasis risiko yang selama ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Ia berharap terkait hal itu bisa didelegasikan kepada pemerintah provinsi sehingga dapat mempercepat perizinan.
"Kawasan industri itu salah satu andalan untuk menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Kalau perizinan di pusat, kami yang sudah menyiapkan 12 kawasan industri merasa kesulitan. Kalau bisa itu didelegasikan kepada kami," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan mengapresiasi Ahmad Luthfi dan Provinsi Jawa Tengah yang telah mencukupi target 87% LP2B pada Juli 2026 lalu. Selanjutnya ia akan menindaklanjuti terkait dukungan investasi, terutama terkait kebutuhan lahan peruntukan industri.
"Setelah LP2B dipertahankan 87% sebagai lahan sawah, maka tinggal menindaklanjuti lahan mana yang bisa dieksplorasi untuk mendukung investasi," paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan penetapan lahan sawah dilindungi dan LP2B harus dilihat secara holistik. Ia pun mencontohkan kasus di Kota Surakarta yang sudah tidak ada lahan lagi maka tidak bisa dipaksakan.
"Jadi kita melihat secara holistik, jangan dipaksakan, tapi siapkan mekanisme bagaimana bisa disubsidi oleh daerah lain. Target 87% itu harus dilihat kecukupan provinsi juga," pungkasnya.
Lihat juga Video: Prabowo Puji Polri soal Program Ketahanan Pangan-Bangun Dapur MBG Terbaik
(anl/ega)
