.webp)
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah terdistribusikan ke 33 kabupaten/kota terdampak selama periode 5 Juni sampai 28 September 2026. Bantuan tersebut menjangkau 1.557.333 Kartu Keluarga (KK) atau 2.341.548 jiwa yang tersebar di 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan.
Air bersih yang terdistribusi tersebut terdiri atas 36.448.900 liter yang bersumber dari dukungan ketersediaan air bersih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota, 259.000 liter bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 38.755.100 liter dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan maupun lembaga swadaya masyarakat.
Beberapa daerah dengan distribusi air bersih tertinggi di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
"Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI dan Polri bergerak. Untuk masyarakat, kita salurkan air bersih," kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).
Ia menjelaskan penanganan dampak kekeringan tersebut tidak hanya untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih. Namun, juga terkait dengan lahan pertanian dalam rangka menjaga produktivitas komoditas pangan dan ketahanan pangan.
Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan seluruh bupati-wali kota beserta jajaran dan TNI untuk melakukan pemetaan dan intervensi kebutuhan air bagi petani.
"Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih.
Gus Yasin juga menyampaikan permintaan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila kondisi semakin parah. Langkah lain yang dilakukan adalah percepatan pembuatan dan penguatan tanggul dan bendungan sehingga dapat menampung air lebih banyak saat hujan tiba.
"Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani juga sudah disiapkan asuransi gagal panen," pungkasnya.
Lihat juga Video: Upaya Pemprov Jatim Atasi Krisis Air di Ponorogo
(ega/ega)
