KOMPAS.TV - Meski tuntutan agar anggota DPR yang bermasalah dipecat baru dijawab parpol dengan “menonaktifkan” anggotanya, DPR dan partai politik kini dituntut segera melaksanakan tuntutan masyarakat sipil.
Salah satunya dengan menyetop berbagai macam tunjangan dan fasilitas anggota DPR, serta mempublikasikan transparansi anggaran.
Menanggapi tuntutan agar wakil rakyat lebih peka dan transparan, Ketua Fraksi Golkar di DPR, Sarmuji, menjelaskan bahwa baru di periode ini DPR membentuk Badan Aspirasi Masyarakat. Meski begitu, Sarmuji sadar badan tersebut harus mereformasi jiwa kinerjanya.
Tak hanya DPR, situasi saat ini juga menuntut pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan efisiensi sekaligus membenahi kebijakan penggunaan APBN demi menyelamatkan ekonomi rakyat.