KOMPAS.TV - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, masih menunggu keputusan perubahan besaran anggaran tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta yang nilainya mencapai Rp 70 juta per bulan.
Belakangan diketahui, tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta yang nilainya juga fantastis sudah ada sejak era Gubernur Anies Baswedan.
Meski demikian, Pramono belum putuskan apakah besaran tunjangan tersebut akan direvisi atau diubah di era kepemimpinannya, karena masih menunggu keputusan DPRD DKI. Namun, Pramono menyebut sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI.
Selain DPRD DKI Jakarta, tunjangan perumahan anggota DPRD Depok juga nilainya besar, mencapai Rp 47 juta per bulan.
Wali Kota Depok, Supian Suri, janji bakal mengevaluasi tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemerintah Kota Depok akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat terkait evaluasi peraturan wali kota tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Depok, Ade Supriatna, menyebut tunjangan perumahan dewan menjadi wewenang wali kota. DPRD Depok akan membuat kesepakatan dengan Pemkot Depok terkait tingkat kewajaran tunjangan perumahan yang bisa diterima publik.
Baca Juga Dampak Demo di Surabaya & Malang: Sektor Ritel, Hotel, & Transportasi Terdampak di https://www.kompas.tv/nasional/616175/dampak-demo-di-surabaya-malang-sektor-ritel-hotel-transportasi-terdampak
#dprd #tunjanganrumah #dprddepok #dkijakarta
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/regional/616190/fantastis-tunjangan-perumahan-dprd-dki-rp70-juta-dprd-depok-rp47-juta-per-bulan-sapa-malam
