Pemda Boleh Berkegiatan di Hotel, Oase Setelah Lima Bulan Efisiensi

Kebijakan baru yang mempersilakan pemerintah daerah menggelar kegiatan di hotel dan restoran menjadi angin segar bagi dunia perhotelan dan restoran di Tanah Air. Perkembangan ini dinilai positif kendati kegiatan pemerintah hanya menjadi sebagian dari sumber pendapatan di luar kunjungan wisata dan kegiatan lain.

Dalam buaian suasana pagi, sejumlah wisatawan terlihat nongkrong di simpang empat Kampung Heritage Kayutangan yang berada di jantung Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (8/6/2025). Kendaraan yang lalu lalang masih bisa dihitung menggunakan jari. Beberapa orang berolahraga ringan sembari menyusuri trotoar.

Tak beda jauh dari Kayutangan yang baru ”bangun” dari tidur singkatnya, sekitar 400 meter ke sisi timur, di Alun-alun Tugu, suasananya juga meriah oleh mereka yang tengah joging. Siluet sinar matahari yang menembus daun dan ranting pepohonan besar memunculkan nuasa tersendiri. Sesekali suara peluit kereta api dari arah stasiun terdengar berpadu dengan kicau burung.  

Suasana libur panjang hari raya Idul Adha 1446 Hijriah, yang bersambung dengan akhir pekan dan cuti bersama, cukup terasa di tempat itu. Sejumlah destinasi wisata, mulai dari kuliner di pasar tradisional hingga obyek wisata alam dan buatan, ramai dikunjungi wisatawan. Mereka berlibur setelah dua hari mereka berkutat dengan perayaan kurban.

Tak hanya di pusat Kota Malang, denyut wisatawan terasa di Kota Batu yang berjarak 20 kilometer di sisi barat. Lonjakan wisatawan terasa di Jalan Tol Pandaan-Malang dalam beberapa hari terakhir. Intensitas kendaraan yang melaju ke arah Malang dan Batu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan yang meninggalkan kota itu.   

”Cukup banyak wistawan yang datang. Pada libur panjang Idul Adha ini tingkat hunian hotel rata-rata sampai 52 persen,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu Sujud Hariadi.

Selain kunjungan pelancong, pelaku wisata, khususnya hotel dan restoran, di Batu memang tengah mendapat angin segar. ”Jerat” pembatasan dengan alasan efisiensi yang selama beberapa bulan terakhir terlepas setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali memperbolehkan pemerintah daerah menggelar kegiatan di hotel dan restoran.

Kendati demikian, kebijakan tersebut dinilai tidak serta-merta akan langsung mengembalikan pendapatan yang turun. Namun, langkah tersebut diapresiasi. ”Kami menyambut baik kebijakan Mendagri terbaru dengan memperbolehkan instansi pemerintahan kembali menggelar rapat di hotel,” ujarnya.  

Menurut dia, kebijakan itu akan sedikit mendongkrak pendapatan dan hunian hotel yang terpuruk selama semester I-2025. Setidaknya, langkah yang ditempuh Mendagri membuat pendapatan hotel tidak terpaut jauh dibandingkan pendapatan periode yang sama tahun 2024.

Sujud menambahkan, pada semester I-2025, hotel di Batu mengalami penurunan pendapatan (revenue) hingga 20 persen dibandingkan tahun lalu. Begitu pula okupansi rata-rata harian (hari kerja dan akhir pekan). Jika okupansi rata-rata harian pada tahun 2024 mencapai 60 persen, tahun ini hanya 40 persen. Kendati tidak terlalu besar, penurunannya dinilai cukup terasa. Sejumlah hotel pun sempat mengurangi jam kerja karyawan.

Menurut Sujud, penurunan pendapatan hotel dan restoran yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, situasi ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang lesu.

Kebijakan efisiensi hanya berpengaruh terhadap sebagian, tidak semuanya. ”Sumber revenue hotel di sini tidak hanya dari kegiatan pemerintahan, tetapi juga perusahaan dan orang yang datang untuk bersenang-senang (pleasure),” katanya.

Sumber penghasilan hotel dan restoran di Batu dari unsur pemerintahan hanya 30 persen. Sementara 20 persen lainnya dari perusahaan dan swasta, 30 persen dari wisatawan, dan 20 persen dari unsur lain. Total ada 80-an hotel di Batu yang tergabung dengan PHRI. Dari jumlah itu, ada 4.000 kamar dengan karyawan 3.000-an orang.

Angka 30 persen yang berasal dari pemerintahan diperoleh dari pertemuan, konferensi, insentif, dan pameran (MICE). Selain itu, ada pendapatan dari penginapan. Selama menyelenggarakan MICE, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional biasanya menginap (meeting fullboard), khususnya untuk peserta dari lokasi yang relatif jauh.

Meski demikian, pihaknya masih bersyukur karena apa yang terjadi di Batu berbeda dengan hotel-hotel di kota besar lainnya, seperti Jakarta yang penurunannya sangat signifikan. Selama ini hotel di Batu masih tertolong oleh kegiatan wisata, pendidikan, dan kegiatan lain.   

”Lima bulan terakhir perolehan pajak hotel dan restoran pun turunnya tidak terlalu banyak. Dengan adanya kebijakan efisiensi memang memukul kami, tetapi tidak banyak-banyak amat turunnya. Sekitar 20 persen turunnya dibandingkan waktu yang sama tahun lalu,” ujarnya.

Tak hanya di Batu, dunia perhotelan di Kota Malang juga sempat terdampak oleh kebijakan efisiensi dan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Di Kota Malang ada 87 hotel yang tergabung dalam PHRI dengan jumlah kamar 3.000 unit dan karyawan 3.500 orang.

Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki mengatakan, ada penurunan pendapatan hotel untuk kegiatan yang sifatnya MICE. Namun, untuk kunjungan wisata, sejauh ini masih normal dan okupansinya sampai 70 persen.

”Hotel-hotel yang punya tempat MICE memang menurun. Namun, kegiatan seperti kunjungan wisatawan masih normal. Bahkan, di weekend, okupansi bagus, rata-rata masih 70 persen untuk Kota Malang,” ujarnya.

Tak jauh berbeda dengan Batu, posisi Malang yang menjadi daerah tujuan wisata dan pendidikan menjadi pembeda dengan daerah lain di Indonesia terkait akomodasi. Beberapa hotel yang dekat dengan lokasi wisata, menurut Agoes, masih sering penuh oleh tamu saat akhir pekan.

Agoes juga mengapresiasi penyelenggaraan event-event selain MICE yang bisa mendongkrak hunian hotel di wilayahnya. Dia mencontohkan ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX/2025 yang berlangsung 28 Juni-5 Juli 2025 di Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu. Sejumlah hotel telah banyak dipesan oleh ofisial dan atlet dari daerah yang akan berlaga.

”Selain kreativitas, kondisi kota yang aman selalu menarik bagi wisatawan. Selama ada wisatawan, okupansi hotel akan tetap bagus. Koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito menyampaikan bahwa pemda bisa menggelar beragam kegiatan di hotel dan restoran. Tito menyampaikan hal itu saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6/2025).

Tito telah membicarakan masalah tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang mendapat pemasukan dari MICE. Sebab, tidak sedikit karyawan yang menggantungkan penghasilan dari usaha perhotelan dan restoran. Keberadaannya juga terkait rantai pasok makanan dan minuman.

Dengan penyelenggaraan kegiatan di hotel dan restoran, produsen pemasok barang ke hotel dan restoran akan terhidupi. ”Kurang boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran,” tuturnya (Kompas TV, 4/6/2025).

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Mendagri soal penyelenggaraan kegiatan di hotel dan restoran oleh pemda.

Namun, kata Wahyu, pelaksanaannya tetap memperhatikan efisiensi dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Menurut dia, kegiatan di hotel dan restoran sangat tergantung oleh kebutuhan setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah Kota Malang pun menyiapkan surat edaran terkait pedoman kegiatan OPD di luar kantor.

Wahyu mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi ke Jakarta dan memang ada perhitungan yang menunjukkan kegiatan di luar kantor bisa lebih efisien. Dia menyampaikan bahwa kebijakan yang dimaksud sebagai bentuk respons atas keluhan dari pelaku usaha perhotelan dan restoran.