Presiden menyampaikan, jangan hasut dan buat rakyat marah. Kita cari solusi bersama.
JAKARTA, KOMPAS – Jika seluruh elite politik mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan rasional serta mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat, Indonesia akan cepat bangkit. Apalagi, fundamental Indonesia masih kuat dan stabil.
Demikian ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto di ruang perpustakaan kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2025). Hari Sabtu kemarin, sejumlah pemimpin media mengikuti kegiatan dan berdiskusi bersama Presiden selama 14 jam.
”Kemarin, ada serangkaian demonstrasi yang akhirnya jadi kerusuhan, tetapi ternyata ekonomi kita masih stabil,” ujar Presiden.
Pada Sabtu pagi, Presiden mendengarkan pemaparan mengenai progres program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian, pada Sabtu siang, Pesiden kembali berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Dalam serangkaian pertemuan di Hambalang itu, hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.
Terhadap narasi kemarahan rakyat yang melandasi aksi demonstrasi, Presiden mengatakan, rakyat sudah dewasa. ”Ada narasi-narasi yang ingin mengecilkan hasil-hasil (pemerintah) yang sudah baik itu,” ujarnya.
Diingatkan oleh Presiden, ”Jangan hasut dan buat rakyat marah. Kita cari solusi bersama. Saya mengajak semua pihak untuk mengutamakan kepentingan rakyat kita. Kekerasan bukanlah jalan yang baik.”
”Saya sesalkan ada pihak-pihak yang ingin menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Kita ingin ada dialog. Tapi negara (di sisi lain) ingin melindungi rakyat dan bangsa Indonesia,” tutur Pesiden. Ditambahkan Presiden, ”Tak ada alasan untuk mengizinkan kekerasan, bakar-bakaran. Pelakunya tak cinta Tanah Air atau tidak cinta rakyat.”
Kita tidak grasa-grusu (dalam membangun).
Menurut Presiden, ada hasil nyata dari program-program yang dirancang pemerintah. ”MBG sekarang sudah (menjangkau) 25 juta orang. Kita berharap pada bulan Desember menjadi 82 juta penerima,” ujarnya.
Berkali-kali, menjelang tengah malam, Presiden kembali menelepon Kepala Badan Gizi Nasional untuk membahas satuan pelayanan hingga menu MBG.
”Kita tidak grasa grusu (dalam membangun). Kita yakin dengan strategi yang kita tempuh. Dan, ternyata, ekonomi di desa dan di kecamatan berkembang pesat (dengan MBG),” ucap Presiden.
Presiden juga memberikan contoh kemajuan lain berupa kenaikan nilai tukar petani.
Adapun nilai tukar petani subsektor tanaman pangan (NTPP) pada Agustus 2025 tembus 113,65 atau di atas ambang batas ideal 100. Angka NTPP itu naik 2,4 persen secara bulanan dan 2,9 persen secara tahunan (Kompas, 4/9/2025).
”Tentu ada kekurangan, ada kesulitan cari kerja, tapi pemerintah juga sudah menciptakan lapangan pekerjaaan,” lanjut Presiden.
Berulang kali Presiden menegaskan tekadnya untuk melawan korupsi. ”Saya takkan mundur. Saya yakin rakyat bersama saya,” ujarnya.
Presiden kemudian menceritakan pengalaman di berbagai negara terkait upaya pemberantasan korupsi. ”Saya sudah menghitung kekayaan Indonesia. (Kini) Ada operasi untuk menyelamatkan kekayaan-kekayaan Indonesia dari kegiatan-kegiatan ilegal. Bersama-sama kita harus mengatasi tantangan-tantangan itu,” tutur Presiden.
Ketika ditanya soal kondisi keamanan warga setelah sejumlah demonstrasi belakangan ini, Presiden mengatakan, aparat keamanan masih bersiaga penuh. ”Mendagri dan saya juga sepakat soal kembali ke pengamanan massa. Ronda dan siskamling harus dihidupkan kembali. Kalau ada orang keluar masuk (ke daerah tertentu), harus dilaporkan atau ditanyai,” ucap Presiden.
Terkait tuntutan untuk membentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, menurut Presiden, tuntutan itu masuk akal. ”Masuk akal dan bisa dibicarakan,” ujar Presiden.
Saya kira tak boleh ada kriminalisasi bagi para demonstran, tapi harus damai dan sesuai undang-undang. Nanti, petugas juga akan memilahnya.
Sementara soal potensi kriminalisasi terhadap pelaku demonstrasi, Presiden mengatakan, ”Saya kira tak boleh ada kriminalisasi bagi para demonstran, tapi harus damai dan sesuai undang-undang. Nanti, petugas juga akan memilahnya.”
Namun, Prabowo kembali mengingatkan soal aturan unjuk rasa yang harus sesuai dengan waktu. Berdasarkan regulasi, unjuk rasa atau demonstrasi hanya boleh sampai pukul 18.00. ”Juga tidak boleh bawa petasan api,” ujarnya.
Sebelumnya, di Jakarta, Sabtu (6/9/2025), Tim Advokasi untuk Demokrasi menuding penangkapan sejumlah aktivis setelah serangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu merupakan bentuk kriminalisasi. Kekhawatiran publik semakin memuncak karena sebelumnya tindakan represif dari aparat keamanan juga telah memakan korban jiwa.
Sekar Banjaran Aji, aktivis yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi, menuding bahwa penangkapan sejumlah aktivis oleh kepolisian akhir-akhir ini merupakan bentuk kriminalisasi karena dilakukan sewenang-wenang.
Aktivis yang tengah diproses hukum itu adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen yang ditangkap pada 1 September 2025. Dalam waktu yang berdekatan, Muzaffar Salim (Lokataru), Syahdan Hussein (Gejayan Memanggil), dan Khariq Anhar dari kalangan aksi mahasiswa juga turut ditangkap polisi.
Tudingan kriminalisasi ini, lanjut Sekar, muncul karena seharusnya warga negara berhak menyampaikan pendapat. Apalagi, suara dari masyarakat ini merupakan bagian dari demokrasi.
Kerabat Kerja
Penulis:
Haryo DamardonoEditor:
Madina NusratPenyelaras Bahasa:
Priskilia Bintang Cornelia Sitompul