Trump Vs Musk Menguak Kuasa Oligarki Amerika Serikat

Perseteruan Presiden Donald Trump dan miliarder Elon Musk tidak hanya berpengaruh terhadap bisnis media sosial dan menjadi hiburan gratis bagi masyarakat. Kejadian ini semakin menguak betapa AS sebagai negara demokrasi kian terkikis karena pemerintahan menjadi permainan para oligarki.

AS selalu menyatakan diri sebagai kekuatan demokrasi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Akan tetapi, bukti satu dasawarsa terakhir menguatkan negara itu tidak digerakkan oleh keinginan rakyat. AS digerakkan kepentingan dari para pemilik modal usaha berskala besar.

Kritik mengenai AS sebagai oligarki, bukan demokrasi, ini sudah mengemuka sejak September 2014. Ketika itu, peneliti Martin Gilens dari Universitas Princeton dan Benjamin Page dari Universitas Northwestern menerbitkan makalah bersama. Intinya adalah demokrasi dikuasai oleh elite ekonomi.

Survey Gilens dan Page itu melibatkan 1.779 responden yang diminta mengevaluasi kebijakan Pemerintah AS periode 1981-2002. Responden dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah pendapatan mereka dan diminta menilai kebijakan-kebijakan yang mewakili situasi sosial, politik, dan ekonomi masing-masing.

Dari survei itu para peneliti menemukan bahwa kebijakan Pemerintah AS disetir oleh kepentingan elite ekonomi atau kelompok-kelompok terorganisasi yang mewakili bisnis-bisnis tertentu. Sebaliknya, rakyat jelata dan gerakan akar rumput nyaris tidak memiliki pengaruh di dalam pembuatan kebijakan.

Andrea Berstein, wartawan senior, menulis buku berjudul American Oligarchs pada 2020. Ia membahas para pemilik modal yang menjadi penggerak politik AS. Beberapa nama pengusaha yang menjadi bagian dari oligarki AS di abad ke-21, antara lain, adalah David dan Charles Koch serta Harold Hamm.

Bernstein menulis, Trump dan keluarga besannya, yaitu keluarga Kushner, juga merupakan bagian oligarki AS. Sejak sebelum menjabat sebagai presiden, keluarga Trump dan Kushner banyak memengaruhi kebijakan pemerintahan AS.

Di masa jabatan kedua Trump sebagai kepala negara AS, oligarki masuk ke kabinet. Sebut saja Menteri Keuangan Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick, sampai dengan Januari 2025 mereka adalah pengusaha yang mewakili korporasi-korporasi raksasa di negara tersebut.

Memang, ada pergeseran di pemerintahan Trump Jilid II ini. Hal itu terlihat di upacara pelantikannya pada 20 Januari 2025. Selain dihadiri oleh para anggota oligarki generasi lama, di jajaran terdepan justru diisi oleh para anggota oligarki generasi baru. Mereka adalah para penguasa industri teknologi.

Berjajar di barisan eksklusif di upacara pelatikan itu, antara lain, pemilik X, SpaceX, dan Tesla Elon Musk; pemilik Meta Mark Zuckerberg; pemilik Amazon dan Blue Origin Jeff Bezos; dan Pemimpin Google Sundar Pichai. Jenis industrinya berubah dan banyak mendisrupsi industri konvesional, tetapi sistem oligarki tetap berjalan.

Para penguasa teknologi yang awalnya dinilai progresif serta liberal oleh masyarakat ini ramai-ramai merapat ke Trump demi melindungi kepentingan bisnis mereka. Salah satunya adalah merontokkan rencana Presiden AS 2021-2025 Joe Biden dari Partai Demokrat yang ingin menerapkan pajak tambahan untuk orang-orang superkaya.

Kantor Pengelolaan Dana Kongres AS (CBO) pada 2021 melaporkan, duapertiga kekayaan AS dikuasai 745 miliarder. Di kalangan rakyat, kesenjangan sosial semakin melebar dan kini semakin dipengaruhi oleh latar belakang ras maupun kelompok etnis.

Menurut CBO, pada 2019 sebelum pandemi Covid-19, penghasilan rata-rata keluarga kulit putih 6,5 kali lebih banyak dibandingkan keluarga kulit hitam. Penghasilan keluarga kulit putih juga 5,5 kali di atas keluarga Hispanik; dan 2,7 kali dibandingkan keluarga Asia.

Serial Artikel

Trump dan Oligarki

Di Indonesia, kita bisa bertanya: partai mana yang betul-betul mewakili kepentingan buruh, tani, nelayan, dan prekariat.

Baca Artikel

Trump menerapkan oligarki lintas generasi di pemerintahannya dengan mengangkat Elon Musk sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Mirip dengan pola Musk sebagai disruptor, DOGE tidak masuk di dalam anggaran rumah tangga Washington.

Musk tidak diangkat melalui persetujuan legislatif. Padahal, semua pejabat pemerintahan federal harus melalui prosedur itu.

Ambisi Trump dan Musk adalah mendisrupsi anggaran pemerintah. Dalihnya menghemat 2 triliun dollar AS.

Namun, disrupsi DOGE berbeda dari di sistem pembayaran daring Paypal ataupun mobil listrik Tesla yang melalui kajian pasar dan dampak. Disrupsi DOGE adalah dengan memecat pegawai pemerintah, menutup unit kerja, dan menghentikan berbagai proyek.

Sebanyak 216.670 pegawai pemerintah dipecat oleh DOGE, tetapi tanpa alasan yang jelas maupun rencana kerja mengenai perampingan unit dan langkah ke depan. Akibatnya, kementerian/lembaga kalang kabut bekerja memenuhi kewajiban serta target tanpa cukup orang maupun anggaran.

Tidak hanya itu, disrupsi juga dilakukan dengan menghentikan pendanaan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, dan jaminan kesehatan. Rakyat AS sudah dihajar kenaikan harga kebutuhan pokok gara-gara wabah flu burung dan penjatuhan tarif impor sepihak oleh Trump. Mereka kini kehilangan tabungan hari tua maupun jaring pengaman kesehatan.

Kini, Trump dan Musk bubar gara-gara rancangan undang-undang omnibus Trump untuk menurunkan pajak dan meningkatkan deportasi imigran gelap. RUU yang menurut Musk buang-buang uang dan bertentangan dengan misi DOGE.

Patut disimak bahwa niat Trump menurunkan pajak bukan demi masyarakat, melainkan melindungi kepentingan para pengusaha besar, sesama anggota oligarki AS. Deportasi imigran dengan dalih ilegal pada pratiknya juga sumir karena banyak imigran legal diusir dari AS dan dampaknya banyak keluarga kehilangan tulang punggung.