Ada Jemaah Haji Jalan Kaki 15 Km ke Mina, Timwas DPR Minta Arab Saudi Ikut Tanggung Jawab

MAKKAH, KOMPAS.TV – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti serius persoalan transportasi jemaah haji Indonesia selama fase puncak ibadah haji 1446 H/2025 M.

Ia menyebut kekacauan dalam pergerakan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina (Armuzna) tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia.

"Saya pertama menyampaikan turut prihatin dengan apa yang menimpa para jemaah haji reguler kita. Tentu saja ini harus menjadi evaluasi kepada Kementerian Agama selaku penyelenggara ibadah haji tahun 2025," ujar Selly di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (6/6/2025), dalam siaran pers.

Menurut dia, akar persoalan justru berada pada lemahnya koordinasi antar-syarikah—perusahaan transportasi lokal Arab Saudi—yang seharusnya bertanggung jawab atas kelancaran mobilisasi jemaah.

Baca Juga: Anggota Timwas Haji DPR Kecewa Manajemen Haji Tak Sesuai Pemaparan Menag

“Banyak jemaah telantar karena tidak terkoordinasi dengan baik antara satu syarikat dengan syarikat lainnya. Bahkan ada syarikat yang mogok dan tidak mau lagi mengangkut jemaah dari Muzdalifah ke Mina,” ungkap Selly yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Masalah bertambah parah ketika program tanazul untuk 37.000 anggota jemaah dibatalkan secara sepihak.

Program ini seharusnya memungkinkan jemaah haji langsung kembali ke hotel di Makkah usai melontar jumrah Aqabah. 

Akibat pembatalan, mereka kembali ke Mina dan menyebabkan lonjakan kepadatan, kekurangan tenda, serta keterbatasan logistik seperti makanan dan air minum.

Tak hanya itu, beberapa anggota jemaah haji bahkan dilaporkan harus berjalan kaki sejauh 5 hingga 15 kilometer dari Muzdalifah ke Mina akibat tidak tersedia kendaraan.