Ramai-Ramai Tolak Tunjangan Fantastis DPR, Imbas Demo di Sejumlah Daerah, Kebijakan Dievaluasi

KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto menyatakan DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya, termasuk tunjangan bagi anggota dewan, serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Ada kesibukan di Istana Kepresidenan Minggu siang.

Satu per satu menteri kabinet dipanggil Presiden Prabowo.

Tak hanya itu, sejumlah ketua umum parpol juga dipanggil.

Pimpinan DPR dan MPR juga hadir ke istana.

Semua jajaran dipanggil Presiden Prabowo merespons rentetan aksi unjuk rasa yang berujung anarkistis.

Menanggapi eskalasi reaksi rakyat yang terus meningkat terkait besaran tunjangan DPR yang dinilai fantastis.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan tunjangan rumah anggota dewan hanya sampai bulan Oktober 2025.

Sejumlah anggota DPR mengaku tak keberatan jika tunjangan para wakil rakyat dievaluasi.

Sebelumnya, besaran tunjangan untuk anggota dewan menuai kritik hingga demonstrasi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan.

Catatan Redaksi: 
Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya. Namun,  kebebasan berpendapat harus dilakukan secara damai, tertib, serta jangan terprovokasi untuk melakukan perusakan dan penjarahan.

#dpr #tunjangandpr #prabowo #demokrat