Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi memandang Indonesia membutuhkan matra siber TNI untuk menghadapi ancaman perang modern.
“Serangan siber sudah terbukti mampu melumpuhkan sistem komando militer, sektor energi, hingga infrastruktur vital sebuah negara. Jika kita tidak menyiapkan matra siber yang kuat, maka kedaulatan dan keamanan nasional akan terus berada dalam risiko,” ujar Bobby dalam sidang promosi doktoral di Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Oleh sebab itu, Bobby melalui disertasi buatannya yang berjudul “Pembentukan Matra Keempat TNI untuk Memperkuat Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Serangan dan Perang Siber”, memaparkan rancangan konseptual pembentukan matra siber TNI yang mencakup tiga aspek utama.
Pertama, aspek kekuatan, dia memandang pembentukan matra dapat dimulai dengan 100 personel ahli siber yang dilengkapi pendidikan dan keterampilan khusus, serta anggaran sekitar Rp48 triliun untuk pembangunan enam tahun.
Kedua, aspek organisasi atau penempatan. Matra Siber, kata dia, perlu diintegrasikan ke dalam struktur TNI dengan latihan gabungan siber tahunan yang wajib diselenggarakan.
Ketiga, aspek kemampuan, yang berfokus pada peningkatan deteksi dini, respons cepat, dan ketahanan menghadapi serangan seperti malware, ransomware, maupun DDoS.
Baca juga: Andi Widjajanto: Pembentukan angkatan siber perlu waktu tujuh tahun
Baca juga: Pakar keamanan siber sambut baik pembentukan Angkatan Siber
Menurut dia, strategi pembentukan matra siber dengan tiga aspek tersebut bukan sekadar menambah organisasi militer, melainkan transformasi paradigma pertahanan negara.
“Matra siber adalah kunci untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pertahanan. Inilah tameng digital bangsa di abad ke-21,” ujar mantan anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan tersebut.
Selain itu, dia dalam disertasinya mengembangkan model strategi pertahanan siber yang menggabungkan CIA triad (confidentiality, integrity, availability), kerangka NIST, dan pendekatan basic acts of reconnaissance (BAR). Model tersebut, kata dia, menempatkan deteksi ancaman, respons cepat, serta pemulihan sistem sebagai siklus utama pertahanan siber.
Ia juga mengajukan kerangka sixware dalam disertasi buatannya yang mencakup brainware, hardware, firmware, software, infrastructureware, dan budgetware sebagai fondasi pembangunan matra siber yang mandiri dan berkelanjutan.
“Perang modern tidak lagi soal tank dan pesawat saja. Senjata terkuat hari ini bisa berupa kode program. Oleh karena itu, TNI harus memiliki matra siber sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan digital Indonesia,” katanya.
Baca juga: Menhan: Indonesia tidak berniat membuat matra siber
Baca juga: KSAU tak masalah Angkatan Siber diisi sipil untuk tujuan profesional
Baca juga: KSAD sebut pembentukan Angkatan Siber dilanjutkan di era Prabowo
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.