Demi biayai infrastruktur PON Papua 'berstandar internasional', bantuan perbaikan gizi 'Anak Asli Papua' dihapus

Sejak 2017 anak-anak asli Papua berusia hingga empat tahun menerima bantuan uang tunai Rp200 ribu tiap bulan. Proyek percontohan ini digelar di Asmat, Paniai dan Lanny Jaya. Dikucurkan dari Dana Otsus Papua, bantuan sosial ini bertujuan antara lain meningkatkan status gizi anak. Ironisnya, program ini dihentikan karena dananya digunakan untuk membiayai pembangunan sebagian infrastruktur PON ke-20 di Papua pada 2021.

Stadion Lukas Enembe berdiri megah dengan latar pegunungan Cycloop di belakangnya dan jauh di depannya terhampar luas Danau Sentani.

Kami mendatangi kompleks sarana olah raga yang berdiri di sudut Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua itu awal November 2023 lalu.

Di siang nan terik itu tak ada aktivitas olah raga apapun di sana, kecuali satu orang petugas kebersihan terlihat berlalu-lalang.

Namun dua tahun sebelumnya, persisnya Oktober 2021, stadion ini menjadi gegap-gempita ketika digelar Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

Saat itu keberadaan bangunan stadion itu diklaim oleh sejumlah kalangan sebagai simbol keberhasilan Papua menggelar hajatan olahraga berskala nasional itu.

Kemegahannya itu sekaligus mengingatkan kami bahwa acara berskala nasional itu sempat menjadi kontroversi lantaran anggarannya sebagian dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Papua.

Dana Otsus itu disiapkan untuk menyejahterakan Orang Asli Papua melalui program terutama bidang pendidikan dan kesehatan.

Stadion ini – menghabiskan biaya Rp1,3 triliun – diberi nama Lukas Enembe, mendiang Gubernur Papua saat itu, demi menghormatinya lantaran keberhasilannya menggelar PON di Papua pada Oktober 2022.

Dia pula sosok di balik penggelontoran Dana Otsus Papua demi proyek ambisius itu.

Bangunan kolosal yang dijadikan acara pembukaan dan penutupan PON ini dibanggakan oleh Jakarta dan sebagian masyarakat dan elit di Papua.

Pembangunan stadion itu, dan gelaran hajatan olahraga berskala nasional itu secara keseluruhan, dianggap sebagai simbol keberhasilan Papua di tengah persoalan ketertinggalan pembangunan di wilayah itu.

Dengan menggelar acara olahraga itu, Lukas Enembe dengan agak retoris pernah mengatakan, “momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam mempercepat pemerataan pembangunan Papua.“

Dia menyatakan hal itu dua tahun sebelum PON ke-20 di Papua dibuka secara resmi.

Pernyataan lebih gamblang disampaikan oleh Ketua Panitia PON Papua, Yunus Wonda.

Politikus dan Wakil Ketua DPR Papua ini mengistilahkan keberhasilan perhelatan itu mematahkan apa yang disebutnya sebagai “isu-isu“ seputar masalah keamanan di sana.

“Kalau memang terjadi gejolak, itu pasti, sampai sekarang… Tapi itu tidak akan mengurangi semangat masyarakat Papua untuk menyelesaikan acara besar [PON],“ ujar Yunus Wonda, Oktober 2023 lalu.

Dari pijakan yang sama, Presiden Joko Widodo – saat membuka PON di stadion itu – perlu mengatakan bahwa acara berskala nasional tersebut sebagai “panggung kesetaraan dan panggung keadilan“.

Frasa ini agaknya merujuk kepada situasi sosial kontemporer di Papua.

Jakarta sepertinya membutuhkan kepercayaan dari elit politik Papua, dan masuk akal apabila Jakarta kemudian memberikan lampu hijau ketika Papua – sebagai tuan rumah PON – butuh gelontoran dana tambahan demi proyek ambisius tersebut.

Ini terjadi ketika pengeluaran pembangunan infrastruktur PON membengkak jauh dari perkiraan.

Yunus Wonda, Ketua Panitia PON Papua, mengaku anggaran membengkak karena pihaknya menginginkan acara itu “harus yang luar biasa”.

Mengapa harus memaksa menggelarnya secara luar biasa padahal anggaran negara terbatas, saya bertanya kepada Yunus.

“Karena dalam perjalanan bangsa lebih dari 50 tahun, pemerintah pusat memberikan kepercayaan besar untuk melaksanakan acara nasional di Papua,” jelas Yunus Wonda dalam wawancara khusus di rumahnya di Sentani, Jumat, 3 November 2023 lalu.

Lukas Enembe dan jajarannya di Papua berambisi acara PON itu digelar dengan menggunakan apa yang disebut Yunus Wonda sebagai “standar internasional”.

Salah-satunya mereka mendatangkan peralatan beberapa cabang olah raga dari luar negeri.

“Sehingga ke depan setelah PON selesai, peralatan itu bisa dimanfaatkan oleh atlet-atlet Papua,” ujarnya.

Alhasil anggaran pun membengkak. Belum lagi keputusan panitia untuk membebaskan semua kontingen PON dari biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal.

Dampak wabah Covid juga diklaim sebagai biang kerok pengeluaran naik draktis, ujar Yunus.

Persoalannya kemudian adalah dari mana anggaran tambahan itu harus diguyurkan. Di sinilah Lukas Enembe memiliki jawabannya: Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Supaya dana otsus itu cair, tentu saja, tidak gampang.

Dana otsus Papua itu sumbernya dari APBN. Artinya itu adalah tanggung jawab Jakarta.

Karena itulah, empat tahun sebelum hajatan olahraga itu digelar, Lukas Enembe secara resmi meminta Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan agar mengizinkan penggunaan Dana Otsus Papua untuk membiayai pembangunan infrastruktur terkait PON.

“Kami hanya minta kepada presiden untuk memerintahkan Menkeu agar kita pakai dana Otsus khusus infrastruktur ini mendukung pembangunan venue-venue demi kepentingan PON di Papua,” kata Lukas di Jakarta awal Oktober 2018.

Lukas beralibi stempel izin dari pemerintah pusat untuk memakai dana otsus Papua itu mendesak dilakukan. Ini, demikian Lukas, demi kesuksesan Papua menggelar hajatan olah raga itu.

“Ini menyangkut harga diri masyarakat Papua.“

Juga bukti konkret kalau Jakarta menaruh kepercayaan kepada Papua untuk menggelar hajatan itu, katanya.

Awalnya tidak semua elit Papua menyetujui ide Lukas Enembe.

Ketika rencana awal penggunaan dana otsus itu muncul ke publik, ada penolakan dari sejumlah pihak. Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, dan kalangan akademisi sempat mempersoalkannya.

Mereka menganggap sejatinya dana otsus itu hanya untuk kepentingan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dan bukan untuk acara olahraga.

“Gubernur harus minta izin kita,” kata Ketua MRP Timotius Murib akhir Oktober 2018.

Sejumlah bupati juga dilaporkan sempat meradang lantaran duit otsus untuk membiayai pendidikan dan kesehatan OAP di daerahnya ikut tergerus. Namun belakangan suara-suara seperti ini tak terdengar lagi.

Akhirnya, Lukas Enembe dan jajarannya pun melobi Jakarta agar tujuannya gol.

Yunus Wonda membenarkan adanya upaya lobi itu. Mereka berkonsultasi dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan sejumlah kementerian terkait.

Lobi atau konsultasi itu antara lain menyangkut syarat yang harus dipenuhi oleh Lukas Enembe dkk supaya duit otsus itu dapat dicairkan oleh Jakarta.

Mereka harus memutar otak lantaran Dana Otsus Papua hanya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Yunus Wonda dalam wawancara dengan kami mengakui hal itu.

“Karena tidak ada di dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk menggunakan dana otsus untuk olahraga,” ungkap Yunus kepada BBC News Indonesia, awal November 2023.

Baca juga:

Dicarilah jalan keluar yang sepertinya bakal meyakinkan pemerintah pusat bahwa pengajuan penggunaan Dana Otsus Papua itu tidak melanggar aturan.

Situasi pelik ini dipahami sepenuhnya oleh Yunus Wonda dkk. Mereka mengetahui ada satu ‘celah’ yang dapat digunakan agar dana itu dapat dicairkan.

“Di dalam [salah-satu klausul dalam undang-undang] Otsus itu ada kalimat [pembangunan] infrastruktur,” ungkap Yunus mencoba mengingat lagi momen-momen ketika mereka membahas aspek hukumnya.

“Dalam [klausul] otsus itu ada [besaran anggaran] 30% untuk [pembangunan] infrastruktur,” jelasnya.

Melalui konsultasi atau lobi yang panjang, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akhirnya menyetujui Dana Otonomi Khusus Papua digunakan untuk pembangunan infrastruktur terkait PON.

Dari keseluruhan anggaran PON Papua sebesar Rp10,43 triliun yang diambil dari sejumlah pos, proyek ambisius itu dikucuri Dana Otsus Papua sebesar Rp1,1 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam akun Instagram pribadinya, awal Oktober 2021.

Sri Mulyani mengaku bangga bahwa acara olahraga berskala nasional itu untuk pertama kalinya digelar di Papua. Dia juga memuji Stadion Lukas Enembe yang disebutnya sebagai “stadion terbaik di Asia Pasifik.”

“Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua,” Sri Mulyani menulis di akun Instagramnya.

Dukungan Jakarta untuk mencairkan dana otsus Papua itu melegakan Lukas Enembe dkk. Namun itu tidak berarti duit dana otsus itu dapat digunakan untuk membangun arena (venue) PON, tegas Yunus berulang-ulang.

Di hadapan kami, Yunus menekankan bahwa kucuran dana otsus itu digunakan untuk membangun, misalnya, ”akses [jalan] antara venue dan venue, akses mobilisasi bagaimana [dapat] mengurangi kemacetan.”

Sampai di sini sepertinya semuanya baik-baik saja.

Namun tidak banyak yang tahu bahwa pembangunan infrastruktur PON di Papua itu membuat satu program perlindungan sosial untuk anak-anak Orang Asli Papua (OAP) di bawah usia empat tahun dihentikan.

Baca juga:

Dalam program itu setiap anak mendapat Rp200 ribu per bulan.

Nama programnya Bangun Generasi dan Keluarga (Bangga) Papua Sejahtera.

Sumber pembiayaannya dari Dana Otonomi Khusus Papua. Dimulai pada 2017, program percontohan yang digelar di Kabupaten Paniai, Lanny Jaya dan Asmat itu dihentikan dua tahun kemudian.

“Dana Bangga Papua dihentikan pada saat persiapan PON berlangsung,“ kata Heracles Lang, konsultan program Bangga Papua kepada kami di Jakarta, pertengahan Desember 2023 lalu.

Saat wawancara dengan Yunus Wonda, kami bertanya kepadanya: "Apakah Pemprov Papua sengaja mengorbankan program Bangga Papua yang ditujukan untuk kesehatan ibu-anak demi gelaran PON?"

Yunus menolak anggapan seperti itu. “Seakan-akan PON itu berdampak mengorbankan [program Bangga Papua], itu enggak bisa.”

Dia juga menolak anggapan bahwa seolah-olah gelaran PON di Papua berdampak terhadap berbagai program yang dibiayai Dana Otsus Papua.

“Tidak bisa kita menggeneralisir bahwa akibat PON itu berdampak,” tegasnya.

“Sekali lagi, PON dilaksanakan dalam pertengahan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Sementara Dana Otsus itu sudah berjalan dari 2001,” paparnya.

Selain itu, sambung Yunus Wonda, setelah PON berakhir, anggaran Dana Otsus disebutnya “sudah kembali” seperti sedia kala. Lagi pula,“Tidak semua Dana Otsus itu dipakai untuk penyelenggaraan PON,” tambahnya.

Yunus kemudian justru menyinggung gelontoran uang Otsus Papua yang disebutnya “prosentasenya kecil“, utamanya setelah dibagi-bagi ke semua kabupaten.

“Contoh di daerah pegunungan, kalau kita kasih Rp100 milyar, itu sulit untuk mengubah apa-apa, bagaimana kita mau ubah gizi, bagaimana kita ubah pendidikan,“ ujar Yunus Wonda.

Beberapa bulan kemudian, ketika kami sudah kembali ke Jakarta, muncul pemberitaan tentang dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua.

Hal itu diungkap oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Witono, kepada media, Rabu, 20 Desember 2023.

“Saya sangat prihatin, karena uang rakyat yang disumbangkan ke PON itu nyangkut di mana-mana dan tentu merugikan rakyat dan menguntungkan individu atau kelompok tertentu,“ kata Witono.

Dia menjelaskan dugaan korupsi itu merugikan negara sekitar Rp8 triliun. Namun Witono tidak merinci dugaan korupsi itu menyangkut apa saja.

Witono juga tidak menyebut identitas sejumlah pejabat di Papua yang disebutnya diduga “terlibat langsung atau tidak langsung“ kasus tersebut. Hanya saja, menurutnya, sudah 30 orang saksi telah diperiksa Kejati Papua.

Witono memaparkan dugaan kasus korupsi PON ini terkuak setelah sejumlah pihak yang disebutnya “terlibat dalam penyelenggaraan PON Papua “belum dibayar“.

Sejumlah media mengutip pernyataan Witono bahwa kasus ini terkait pula dengan permasalahan piutang

“Karena banyak sekali pihak-pihak yang membantu, namun belum terbayar sekitar ratusan miliar,” ungkapnya.

Belum jelas siapa saja yang para pihak yang disebutnya “belum terbayar“ itu.

Witono lantas berjanji akan mengungkap siapa saja tersangkanya pada Januari 2024.

“Ada juga beberapa pejabat, petinggi, hingga terendah. Nanti kita umumkan bulan Januari,“ ujarnya.

BBC News Indonesia telah melayangkan pertanyaan tertulis pada 24 Mei 2024 kepada Yunus Wonda untuk meminta tanggapannya mengenai pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua itu.

Wartawan di Papua, Engel Wally yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, juga mengajukan pertanyaan tertulis kepada Yunus Wonda pada 23 Mei 2024 lalu.

Namun sampai artikel ini ditayangkan Yunus tidak menjawab pertanyaan kami. Pesan tertulis yang kami kirimkan melalui aplikasi percakapan Whatsapp sudah dalam kondisi terbaca.

Tetapi tidak lama setelah pengumuman Kajati tersebut, pada pekan ketiga Desember 2023, Yunus Wonda memberikan keterangan kepada media online di Papua.

Terkait tuduhan bahwa penyelenggara PON belum membayar para pihak yang membantu acara itu, Yunus mengaku, pertama, itu terjadi karena jumlah dana APBN yang turun “meleset“ alias tidak sesuai rencana semula. Kedua, anggaran dari pusat itu baru turun belakangan.

“Itulah yang terjadi sampai hari ini masih terjadi utang Rp340 miliar. Nah, masih adanya utang ini, kami meminta inspektorat untuk diaudit, sehingga berapa sebenarnya yang harus dibayarkan,” kata Yunus Wonda kepada sebuah media online yang terbit di Papua.

Yunus mempertanyakan angka dugaan korupsi sebesar Rp8 triliun yang diungkap Kejati Papua. Dia mengeklaim bahwa kepanitaan PON Papua menerima total Rp3,8 triliun dan tidak pernah menerima sebesar Rp8 triliun.

”Mungkin itu dihitung dari pembangunan fisik. Tapi PB [Panitia Besar] PON tidak mengerjakan fisik, PB PON hanya menyiapkan peralatan untuk penyelenggaraan PON dan selama penyelenggaraan,“ Yunus mengeklaim.

Enam hari setelah Kajati Papua mengumumkan temuan dugaan korupsi PON Papua yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di provinsi itu, Gubernur Papua (saat itu) Lukas Enembe meninggal dunia.

Dia meninggal saat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023, akibat gagal ginjal.

Sang gubernur meninggal dunia setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada dirinya.

Putusan hukum ini terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Lukas di lingkungan Pemprov Papua. Vonis ini lebih tinggi dari putusan delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Setelah Lukas meninggal dunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pertanggungjawaban pidana yang bersangkutan “sudah berakhir“.

“Dengan meninggalnya terdakwa, maka secara hukum pertanggungjawaban pidana terdakwa berakhir,“ kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Selasa, 26 Desember 2023.

Belum jelas apakah nama Lukas Enembe ada atau tidak dalam deretan nama pejabat tinggi di Papua dalam kasus dugaan korupsi PON Papua.

Namun satu bulan setelah kematiannya, yaitu Januari 2024, Kejaksaan Tinggi Papua tidak pernah mengungkap siapa saja nama-nama yang diduga tersangkut dalam kasus tersebut, seperti dijanjikan semula.

Pada awal Juli 2024, Kepala Kejati Papua yang baru, Hendrizal Husin, telah dilantik menggantikan pejabat yang lama, Witono.

Kembali ke persoalan penutupan program Bangga Papua. Program yang dirancang Pemerintah Australia dan Pemprov Papua ini ditujukan guna menjaga kesehatan ibu-anak dan membantu mengurangi kemiskinan.

Ide di balik program perlindungan sosial ini juga berangkat dari semacam keluhan dari masyarakat yang merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari dana otsus, kata Heracles.

Lalu rancangan program itu pun bergulir.

“Kita usulkan waktu itu, kalau mau sejahtera, Rp500 ribu per anak setiap bulan. Tapi Pemprov Papua tidak sanggup, mereka menyanggupi Rp200 ribu per anak setiap bulan,” ungkapnya.

Pemprov Papua kemudian mentransfer uang Rp200 ribu itu secara akumulatif per enam bulan ke rekening sang ibu penerima manfaat program ini. Ibu dipilih karena dianggap lebih memahami mau digunakan untuk apa uang tersebut.

“Kalau diambil bapak-bapak, tidak sampai rumah uangnya,” papar Heracles.

Kabupaten Asmat adalah salah-satu dari tiga kabupaten pilot project program Bangga Papua – selain Kabupaten Lanny Jaya dan Paniai.

Setelah dirilis, Bupati Asmat Elisa Kambu mengharapkan program itu dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan di Asmat.

“Dengan adanya pemberian subsidi dana cash money tentunya akan meningkatkan rata-rata penghasilan keluarga,” kata Elisa.

“Karena kita tahu bersama, masyarakat yang tinggal di kampung-kampung ini tidak memiliki penghasilan tetap,” tambahnya.

Sejumlah laporan menyebutkan, pada Desember 2018, Pemprov Papua telah mentransfer dana program Bangga Papua ke otoritas terkait di Asmat sebesar Rp26.137.200.000 untuk 11.0833 anak.

Walaupun angkanya tidak sama, transfer ini berlangsung sampai dua tahun kemudian sebelum akhirnya dihentikan.

Ketika program ini dihentikan, pemerintah Australia dan para pihak yang terlibat sejak awal dalam program Bangga Papua “menyesalkannya”, kata Heracles.

Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa dana untuk kepentingan kesehatan ibu-anak di Papua itu digunakan untuk membiayai infrastruktur PON.

Bagi Heracles, keputusan untuk mengalihkan anggaran Bangga Papua untuk kepentingan PON “agak terburu-buru, tergopoh-gopoh”.

Dia juga menganggap “agak kurang tepat” alasan bahwa PON dianggap penting untuk menunjukkan bahwa masyarakat provinsi itu mampu menggelarnya.

“Di mana kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Kita tahu sendiri, kemiskinan di Papua waktu itu, di atas 20%,” kata Heracles.

Lebih masuk akal apabila gelaran PON itu dilakukan bersama provinsi lain di wilayah Indonesia Timur, sehingga menurutnya dapat menekan biaya penyelenggaraan.

Baca juga:

Heracles juga heran dengan membengkaknya anggaran PON karena tuan rumah menginginkan fasilitas serta peralatannya sesuai standar internasional.

“Apakah standar internasional dibutuhkan untuk saat ini? Standar nasional rasanya sudah cukup,” katanya.

Ditanya sejauh mana dampak penutupan program Bangga Papua terhadap upaya penyelesaian masalah gizi di Papua, Heracles mengaku pihaknya tidak melakukan pemantauan lebih lanjut.

Ditemui di kantornya di Kota Agats, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran (BPKA) Daerah Asmat, Gabriel Robin Pandin mengaku dirinya sudah mengetahui adanya pengalihan dana program Bangga untuk membiayai infrastruktur PON Papua.

“Tentunya berdampak kepada masyarakat,” kata Gabriel akhir Oktober 2023 lalu.

“Kalau saya pribadi menyayangkan program itu dihentikan. Kalau saya maunya bisa berlanjut terus,“ tambahnya.

Dampak lainnya adalah pada anggaran Kabupaten Asmat. Itulah kemudian Pemerintah Kabupaten Asmat kemudian ‘menyesuaikan’ anggaran setelah sebagian Dana Otsus dialihkan untuk PON.

Meskipun dananya berkurang, pihaknya mengeklaim tetap memprioritaskan program pendidikan, kesehatan hingga ekonomi kerakyatan.

“Belanja-belanja aparatur yang bersumber dari dana otsus yang kita kurangi,” katanya seraya menambahkan bahwa program Bangga Papua itu langsung ditangani oleh Pemprof Papua.

Ditanya apakah Pemerintah Kabupaten Asmat akan mengalokasikan Dana Otsus Papua untuk menghidupkan lagi program Bangga Papua, Gabriel menjawab “tidak ada”.

“Kami di Asmat akan melanjutkan program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) untuk memberikan kebutuhan gizi bagi anak, ibu hamil dan balita,” kata Gabriel.

Selama kami melakukan liputan ke Kampung As dan Atat di Distrik Pulau Tiga pada akhir Oktober 2023 lalu, masyarakat kebanyakan tidak mengetahui tentang penghentian proyek Bangga tersebut.

Pastor Pius Apriyanto Bria mengaku tidak mengetahui pengalihan anggaran itu.

Namun demikian, dia menilai tindakan itu tidak bisa dibenarkan.

“Apalagi masyarakat di sini sangat membutuhkan kesehatan ekonominya terpenuhi dibandingkan kegiatan PON,” katanya.

Pakar gizi dan staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Cenderawasih, Jayapura, Sarni Rante Allo Bela, juga menyayangkan penghentian anggaran Bangga Papua.

Dia meyakini penganggaran untuk kesehatan ibu-anak itu sudah dirumuskan, diplot dan diatur sesuai kebutuhan.

“Tetapi ketika akhirnya dialihkan [untuk membiayai infrastruktur PON], penanganan gizi atau kesehatan yang sudah ada dananya, itu akan bermasalah,” kata Sarni saat ditemui di Jayapura, awal November 2023 lalu.

Dengan dialihkan untuk membiayai PON, maka anggaran untuk kesehatan di Papua akan berkurang.

Di sinilah, Sarni mengingatkan agar para pemangku kepentingan memiliki komitmen dalam politik anggaran.

“Kami membutuhkan komitmen mereka agar tepat sasaran,” tandas Sarni.

---

Ini tulisan ketiga dari empat tulisan dalam liputan khusus 'Asmat setelah tujuh tahun wabah campak dan gizi buruk'.

Seri terakhir dari liputan ini, Nasib sekolah yang ditinggal murid-muridnya hingga krisis air bersih di pedalaman Asmat Papua, dapat anda simak di situs BBC News Indonesia, 8 Agustus 2024.

Anda dapat menyimak seri kedua 'Cerita bidan Mama Sina berjibaku sendirian melayani kesehatan di pedalaman Asmat Papua - 'Kami butuh puskesmas di kampung ini''

Seri pertama juga dapat Anda baca di sini 'Mengapa gizi buruk masih menghantui Asmat? - Cerita dari kampung terpencil di pedalaman Papua Selatan'