#KawanPajak Kabar mengenai Babinsa ikut memburu data pajak ke desa-desa dipastikan TIDAK BENAR. Aparat kewilayahan bukan pelaksana pemeriksaan pajak, melainkan hanya mendukung koordinasi agar kunjungan petugas di lapangan berjalan sesuai prosedur. Pedoman internal SE-8/2026 ini hadir untuk menyempurnakan tata cara kerja sama yang sudah lama berjalan agar lebih seragam dan akuntabel.
Di sisi lain, DJP kini justru semakin mengandalkan pemanfaatan teknologi dan analisis data digital untuk pengawasan yang akurat dan berbasis risiko. Langkah ini berfokus meningkatkan kualitas data tanpa menambah kewajiban baru ataupun memperluas pemeriksaan secara masif.
Yuk, simak info selengkapnya pada infografis berikut!
- #KawanPajak Kabar mengenai Babinsa ikut memburu data pajak ke desa-desa dipastikan TIDAK BENAR. Aparat kewilayahan bukan pelaksana pemeriksaan pajak, melainkan hanya mendukung koordinasi agar kunjungan petugas di lapangan berjalan sesuai prosedur. Pedoman internal SE-8/2026 ini hadir untuk menyempurnakan tata cara kerja sama yang sudah lama berjalan agar lebih seragam dan akuntabel. Di sisi lain, DJP kini justru semakin mengandalkan pemanfaatan teknologi dan analisis data digital untuk pengawasan yang akurat dan berbasis risiko. Langkah ini berfokus meningkatkan kualitas data tanpa menambah kewajiban baru ataupun memperluas pemeriksaan secara masif. Yuk, simak info selengkapnya pada infografis berikut!
Peran penyuluh pajak harus ditingkatkan sehingga masyarakat paham mengenai pajak mana pajak pusat dan mana pajak daerah. Pajak daerah diatur oleh masing-masing pemerintah daerah dan disahkan oleh DPRD, dan tidak semua pajak yang dipungut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Babinsa hanya bersifat mendukung koordinasi di lapangan apabila diperlukan
mohon diluruskan juga bahwa buku itu dibebaskan dari PPN. banyak narasi liar di Twitter