Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kursi Kosong Menpora, Pengamat: Bisa Jadi Diberikan ke AHY

Kompas.com - 02/03/2023, 05:04 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo memprediksi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang saat ini kosong, besar kemungkinan akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Prediksi tersebut, menurut dia, bisa terjadi jika Jokowi tidak memilih kader Golkar, partai asal Zainudin, yang mengisi kursi Menpora.

“Tapi posisi Menpora rasanya tetap dalam posisi Golkar. Atau saya menduga-duga ada kemungkinan juga, ini saya masih menggantung isu-isu sebelumnya, isu Menpora pernah ditawarkan Partai Demokrat sama Mas AHY,” ujar Ari dalam diskusi publik bertajuk "Maret: Bulan Reshuffle dan Koalisi Menuju Laga Pilpres” di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: Anies Sambangi Kantor Demokrat, Akan Rapat Bareng Majelis Tinggi dan Dialog dengan AHY

Dugaan tawaran kursi Menpora kepada AHY itu dilontarkan Ari lantaran Demokrat saat ini belum melakukan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dalam forum resmi.


Belum adanya deklarasi tersebut juga mengesankan posisi Demokrat di Koalisi Perubahan yang "menggantung". Kondisi ini membuat peluang AHY mengisi kursi Menpora semakin terlihat.

Baca juga: Soal Pengganti Zainudin Amali di Menpora, Golkar: Yang Pasti Anak Muda yang Potensial

“Jadi ada kemungkinin posisi Menpora terisi Golkar, tetapi juga ada terbuka kemungkinan, karena memang posisi Demokrat menentukan posisi jadi tidaknya Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu apa betul terjadi. Jadi posisi Menpora bisa jadi diberikan Demokrat,” ujar dia.

“Akan jadi menarik, misalnya nanti reshuffle terhadap Menpora, kemudian bukan ditempati oleh posisi Golkar, tetapi kemudian akan dilepaskan oleh AHY,” ucapnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini

Baca tentang


Terkini Lainnya
Prabowo Sebut Tuntutan untuk Tarik Mundur TNI 'Debatable'
Prabowo Sebut Tuntutan untuk Tarik Mundur TNI "Debatable"
Nasional
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau