Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto menyoroti dinamika konflik yang hingga saat ini masih terjadi di Gaza.

Ia menyerukan adanya gencatan senjata antara Israel dengan Hamas sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik tersebut.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara di acara IISS Shangri-La Dialogue ke-21 yang digelar di Singapura, Sabtu (1/6/2024).

Dalam pidatonya, Prabowo turut menyorot usulan gencatan senjata yang baru-baru ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.

Baca juga: Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

“Meskipun kita harus mempelajari lebih lanjut perihal detail proposal (gencatan senjata) tersebut, kami melihat usulan tersebut sebagai langkah yang tepat dan penting untuk menuju ke arah yang benar,” kata Prabowo sebagaimana dilansir keterangan resmi.

“Kami juga sangat senang bahwa perwakilan Hamas turut menyuarakan respons positif terhadap proposal (gencatan senjata) tersebut,” lanjutnya.

Selain gencatan senjata, Prabowo menyebut bahwa banyak pihak yang mendorong agar terjadi solusi dua negara (two-state solution) sebagai langkah nyata lainnya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina.

Kemudian, Prabowo pun menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung gencatan senjata di Gaza.

Baca juga: Agar Tak Ada Lagi Anak Korban Perang, Save The Children Serukan Gencatan Senjata di Gaza

Ia menilai gencatan senjata penting untuk menuju perdamaian di antara Israel dan Palestina.

“Telah menjadi sebuah keyakinan bagi kami beserta banyak negara lainnya di dunia saat ini bahwa satu-satunya solusi nyata untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina adalah solusi dua negara,” tegas dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus berupaya menyediakan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, baik yang dibutuhkan di Gaza atau yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).