Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 02/06/2024, 08:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

ENDE, KOMPAS.com - PDI Perjuangan angkat suara usai dituding relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Pro Jokowi (Projo), sebagai pihak yang ingin memisahkan Jokowi dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Krisitiyanto mengatakan, tudingan yang dilontarkan Bendahara Umum Projo, Panel Barus itu sama sekali tidak benar.

Hasto justru berbalik menuding Panel bahwa ia tidak memahami situasi partai politik, sehingga menuduh PDI-P ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo.

"Ya Projo kan bukan partai, jadi kami enggak pernah menerapkan hal-hal tersebut," kata Hasto ditemui di Taman Perenungan Bung Karno, Ende, NTT, Sabtu (1/6/2024).

Baca juga: Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP Projo, Panel sebelumnya menyebut PDI-P tengah memainkan politik belah bambu, untuk memecah belah Jokowi dan Prabowo yang sempat menjadi rival pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 lalu.

“Kalau dalam bahasa saya dalam Rakernas V kemarin kan, PDI-P memainkan taktik belah bambu begitu,” sebut Panel di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

“Kita menduga ada upaya untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo,” sambung dia.

Dugaan itu, menurut Panel, berasal dari sejumlah pernyataan yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat pembukaan Rakernas V PDI-P.

Misalnya, Megawati menyebut adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pemilu 2024, yang membuat terjadinya anomali di dalam kontestasi politik di Tanah Air.

Menurut Panel, pernyataan Megawati sama halnya menganggap bahwa kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin tak memiliki legitimasi. Di sisi lain, ia juga menyebut bahwa pernyataan Megawati terkesan ingin menyerang Jokowi.

"Sejak awal ada upayanya untuk mendegradasi atau melegitimasi pemerintahan presiden terpilih Prabowo-Gibran,” sebutnya.

Baca juga: Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

"Sejak awal, dengan nyanyian, dengan tuduhan kecurangan TSM,” imbuh dia.

 

Di sisi lain, Hasto menambahkan, pihaknya menolak seluruh tudingan Projo yang menyebut PDI-P ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo.

Ia menegaskan, PDI-P selalu berpedoman pada dua hal di dalam menerapkan praktik politik, yaitu hukum dan demokrasi.

"Kami ini tegak lurus pada jalan hukum, pada jalan demokrasi," tegas Hasto.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau