Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Akan Ada Perpres Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional

Kompas.com - 25/11/2024, 17:44 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan rencana Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertahanan Nasional.

"Akan ada keluar perpres (peraturan presiden) tentang Dewan Pertahanan Nasional," kata Sjafrie kepada wartawan selepas rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2024).

"Itu bukan persoalan yang aneh, itu hanya melanjutkan amanat undang-undang. Jadi jangan disalah-interpretasikan," sebut dia.

Ia menegaskan, pembentukan Dewan Pertahanan Nasional sudah ada di dalam Undang-undang tentang Pertahanan. Dalam pasal 15 beleid tersebut, Dewan Pertahanan Nasional dibentuk untuk urusan kedaulatan negara.

Baca juga: Menhan Sjafrie Berencana Bentuk Dewan Pertahanan Nasional

Hal ini juga diungkapkan Sjafrie dalam dapat bersama Komisi I DPR RI. Ia belum dapat memastikan kapan perpres itu terbit.

"Hanya belum dibentuk saja," ucap Sjafrie.

Adapun kajian mengenai pembentukan Dewan Pertahanan Negara sudah disusun Sjafrie dalam disertasi doktoral di Universitas Pertahanan, 2023 lalu.

Disertasi itu berjudul “Pengembangan Model Kerja Sama Sipil Militer dalam Pengelolaan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia”.

Dalam disertasinya, Sjafrie melihat kerja sama sipil-militer guna menjadikan kebijakan umum pertahanan negara (jakumhanneg) sebagai pedoman masih kurang efektif.

Baca juga: Menhan Hendak Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Sejauh Mana Sipil Bakal Dilibatkan?

Pertahanan negara masih dianggap sebatas urusan TNI, padahal kebijakan umum pertahanan negara merupakan acuan bagi kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan pertahanan negara.

Di samping itu, Sjafrie Sjamsoeddin juga memberikan arahan kepada jajarannya tentang kedudukan Kemhan yang berbeda dengan kementerian lain, di mana secara Undang-Undang mempunyai tugas penentu kebijakan dan strategi, sekaligus penentu dukungan administrasi TNI.

"Kemhan adalah bapak asuh TNI sekaligus pembantu Presiden RI dalam menentukan kebijakan pertahanan negara," kata Sjafrie.

Menhan Sjafrie juga memberikan tiga nasihat dalam arahannya, yaitu harus selalu menjaga kekompakan, disiplin dan mengembangkan satu sistem kerja sama.

"Harapan saya ke depan, para pemimpin Kemhan terus menjaga kekompakan, agar menjadi institusi teladan di antara institusi lain," ujar dia.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
PPP NTB Resmi Dukung Mardiono Pimpin Kembali PPP di Periode 2025–2030
PPP NTB Resmi Dukung Mardiono Pimpin Kembali PPP di Periode 2025–2030
Nasional
Anggota DPR Usul SPPG Diwajibkan Beri Santunan ke Korban Keracunan MBG
Anggota DPR Usul SPPG Diwajibkan Beri Santunan ke Korban Keracunan MBG
Nasional
Terpentalnya Budi Gunawan dan Kabinet yang Makin Gemuk
Terpentalnya Budi Gunawan dan Kabinet yang Makin Gemuk
Nasional
Sempat Ditunda, Lisa Mariana Bakal Diperiksa Bareskrim Hari Ini
Sempat Ditunda, Lisa Mariana Bakal Diperiksa Bareskrim Hari Ini
Nasional
Masih Tahan 583 Orang, Polisi Cari Dalang hingga Penyandang Dana Kericuhan Agustus 2025
Masih Tahan 583 Orang, Polisi Cari Dalang hingga Penyandang Dana Kericuhan Agustus 2025
Nasional
Protes Subhan Saat Gibran Dibela Pengacara Negara di Sidang Gugatan Rp 125 Triliun: Ini Kan Pribadi...
Protes Subhan Saat Gibran Dibela Pengacara Negara di Sidang Gugatan Rp 125 Triliun: Ini Kan Pribadi...
Nasional
Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo
Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo
Nasional
Ahmad Dhani: Harus Ada UU Anti-flexing
Ahmad Dhani: Harus Ada UU Anti-flexing
Nasional
KPK Lelang Rampasan Koruptor 17 September, Ada Gelang Naga hingga Pabrik
KPK Lelang Rampasan Koruptor 17 September, Ada Gelang Naga hingga Pabrik
Nasional
Hotman Paris Tanggapi soal Rapat Tertutup Pakai Headset yang Dipimpin Nadiem
Hotman Paris Tanggapi soal Rapat Tertutup Pakai Headset yang Dipimpin Nadiem
Nasional
Uji Materi di MK Persoalkan Pancasila Sebagai Sumber Hukum
Uji Materi di MK Persoalkan Pancasila Sebagai Sumber Hukum
Nasional
Prabowo: BRICS Pilar Kuat Stabilitas Geopolitik Saat Ini
Prabowo: BRICS Pilar Kuat Stabilitas Geopolitik Saat Ini
Nasional
Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara
Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara
Nasional
Prabowo Larang Flexing, Ahmad Dhani: Wong Saya Enggak Pernah
Prabowo Larang Flexing, Ahmad Dhani: Wong Saya Enggak Pernah
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau