Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Badan Gizi Nasional Bantah Ada Larangan Foto Paket Makan Bergizi Gratis

Kompas.com - 07/01/2025, 15:50 WIB
Kiki Safitri,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut penerima program Makan Bergizi Gratis tak boleh memfoto makanan yang mereka terima.

“Tidak ada larangan, siapa yang melarang?” kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Dadan menegaskan, bahwa tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin memfoto Makan Bergizi Gratis.

“Tidak ada larangan siapapun memfoto, makanya sudah saya klarifikasi,” lanjut Dadan.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Sasar 3 Juta Penerima pada Januari-Maret 2025

Sebelumnya, viral di media sosial unggahan warganet yang mengaku dilarang untuk memfoto makanan bergizi gratis.

"Halo kak, hari ini sekolahku dapat makan gratis. Tapi tadi, guruku buat pengumuman untuk dilarang menyebarkan fotonya ke sosmed karena kalau kelihatan 'buruk' sekolahku terancam dan siswa yang menyebarkan fotonya akan dicari serta dapet sanksi sosial," tulis akun X @vi*****

"aihs ,tempat gw tadi di ultimatum sama babinsa ,murid maupun guru dll gaboleh/dilarang keras buat foto foto maupun videoo makan bergizi gratis ini wkwkwk,kenapaa dahh," tulis akun @alf*******

Diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dimulai pada hari pertama kegiatan belajar mengajar (KBM), Senin (6/1/2024).

Baca juga: Tak Terlihat Pantau Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Disebut Bakal Sidak

Salah satu hal yang menjadi perbincanan pada hari pertama pelaksanaan MBG adalah menu yang tidak seragam di setiap daerah.

Sebab, ada daerah-daerah yang tidak mendapat menu susu dalam program Makan Bergizi Gratis.

Pemberian Makan Bergizi Gratis akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan memberikan makanan pada 3 juta siswa.

Tahap awal akan berlangsung selama tiga bulan, lalu pada bulan selanjutnya jumlah penerima akan bertambah sebanyak 3 juta siswa.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau