Panja Haji DPR Temui Prabowo, Laporkan Biaya Perjalanan Haji Tahun 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja (Panja) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menemui Presiden Prabowo Subianto di IstanaKepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, rombongan Panja Haji datang untuk melaporkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditentukan kepada Presiden Prabowo.

"Kita melaporkan saja sudah selesai pembahasan Panja tentang pembiayaan perjalanan haji 2025. Tentu perjalanan Panja yang sudah menetapkan ini, kita sudah melakukan koreksi terhadap pembiayaan yang selama ini," kata Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Ia menyampaikan, ada penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, saat nilai tukar rupiah menguat sekitar Rp 16.000 per dollar AS dari Rp 15.400 per dollar AS tahun lalu.

Nominal BPIH ini pun sudah mempertimbangkan pengenaan pajak di Arab Saudi.

Baca juga: Panja Haji DPR Temui Prabowo Sore Ini, Boleh Minta Tambahan Kuota Haji Lansia hingga Petugas Haji

"Berbagai pengenaan pajak di Saudi mestinya ongkos haji naik, tetapi kita mendapatkan beberapa poin di item-item pembiayaan haji yang perlu dikoreksi. Koreksinya (BPIH) turun dari Rp 93,4 juta di tahun lalu menjadi Rp 89,4 juta, ya, sekitar 4 jutaan turun," ungkap Marwan.

Dari nominal BPIH itu, Bipih yang dikeluarkan jemaah mencapai Rp 55,59 juta per jemaah atau sekitar 62 persen dari BPIH.

Nominal ini sedikit lebih rendah dibanding Bipih tahun lalu yang mencapai Rp 56 juta per jemaah.

"Dikurangi uang daftar awal Rp 25 juta, kemudian jemaah mendapatkan virtual account sekitar Rp 2,1 juta. Maka jemaah kira-kira melunasi nanti Rp 27,9 juta, tergantung jarak yang menjadi embarkasi, tetapi rata-ratanya seperti itu," jelas Marwan.

Baca juga: Biaya Haji Turun Rp 10 Juta, Ini Rinciannya

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengakui, penyesuaian ongkos haji ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.

Oleh karenanya, Komisi VIII DPR RI dan Panja Haji melaporkannya kepada Presiden hari ini usai dirasionalisasi.

"Jadi alhamdulillah kami mendapatkan tugas yang mudah karena memang arahan kepala negara seperti itu. Tentu tugas kita berikutnya adalah memastikan layanan terhadap jemaah membaik, kalaupun (BPIH) turun," kata Marwan.