Ormas Nakal Minta Pungli Berkedok THR Bakal Berhadapan dengan TNI-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang perayaan Lebaran 2025, fenomena organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) atau pungutan liar (pungli) kepada pengusaha kembali mencuat.

Praktik ini dianggap meresahkan dunia usaha dan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto turut menyoroti maraknya aksi ormas yang meresahkan pengusaha tersebut

Kepala Negara memerintahkan TNI-Polri untuk menindak tegas ormas yang melakukan "aksi nakal" tersebut kepada pengusaha, terutama di kawasan industri.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

"Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu," kata Luhut, Rabu.

Baca juga: Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha

Merespons arahan Presiden, TNI-Polri menegaskan bahwa bakal bertindak tegas.

Seperti apa komitmen TNI-Polri dan bagaimana keluhan pengusaha terhadap ormas nakal menjelang Lebaran? Berikut rangkumannya.

Polri janji tindak tegas

Polri berjanji bakal menindak tegas preman berkedok ormas yang kerap meminta pungli terhadap pengusaha, termasuk pungli berkedok THR.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa tindakan premanisme yang mengatasnamakan ormas tidak akan dibiarkan karena berdampak buruk pada dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia.

“Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).

Baca juga: Polri Janji Tindak Ormas Minta Pungli Berkedok THR

Menurut dia, Polri telah menerima berbagai laporan dari pengusaha yang merasa terintimidasi oleh kelompok tertentu yang meminta pungli dengan alasan iuran atau jaminan keamanan.

Trunoyudo menyebutkan, modus tersebut sering menimbulkan keresahan dan merugikan iklim usaha yang sehat.

“Setiap laporan dari pengusaha dan investor akan kami tindaklanjuti dengan serius. Polri tidak akan ragu menindak oknum anggota ormas yang berperilaku preman dan menghambat investasi di Indonesia," ujarnya.

Polri juga akan menempuh langkah preventif dan pre-emptif untuk mencegah aksi premanisme dengan memberikan edukasi dan pembinaan kepada ormas agar tidak menyalahgunakan statusnya.