Fraksi Gerindra Siap Tinjau Ulang dan Hentikan Tunjangan Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra DPR RI bakal meninjau ulang dan bahkan menghentikan tunjangan anggota dewan yang mencederai hati masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

“Dalam hal ini Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat,” ujar Budi.

“Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” sambung dia.

Baca juga: PKB Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR dan Tetap Dorong Kinerja Anggotanya

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga meminta maaf apabila selama ini kinerja para anggota DPR RI dari fraksinya dinilai belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat.

“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” tuturnya.

Terakhir, ia juga memerintahkan agar tidak ada anggota Fraksi Gerindra yang diperbolehkan untuk pergi ke luar negeri.

Sebaliknya, para anggota dewan dari Gerindra diminta untuk turun ke lapangan dan berdialog dengan masyarakat. Hal ini, kata dia, sejalan dengan instruksi Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subiantp. 

“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," katanya. 

"Semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” imbuh dia.

Adapun demonstrasi terus terjadi sejak Senin (25/8/2025) hingga Jumat (29/8/2025).

Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah tunjangan dan pendapatan anggota dewan yang dianggap begitu besar di saat masyarakat tengah dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun juga sudah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji bakal membenahi kinerja parlemen.