MKD Bakal Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Sahroni-Eko Patrio

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan bakal menyidangkan perkara dugaan pelanggaran etik anggota dewan nonaktif dari Fraksi Nasdem, Sahroni, dan empat orang lainnya.

Keempat orang lainnya adalah Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Golkar, Surya Utama alias Uya Kuya, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dari Fraksi PAN, serta Nafa Urbach dari Fraksi Nasdem.

“Menyetujui penanganan lanjutan terhadap beberapa anggota DPR RI berstatus nonaktif,” kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam, dalam keterangan resminya, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: Nasib Uya Kuya-Eko Patrio di DPR Ada di Tangan Zulhas

Dek Gam menuturkan, perkara para anggota dewan itu terdaftar dengan Nomor 39/PP/IX/2025, 41/PP/IX/2025, 42/PP/IX/2025, 44/PP/IX/2025, dan 39/PP/IX/2025.

“Memenuhi ketentuan Tata Beracara MKD,” ujar Dek Gam.

Dek Gam mengatakan, keputusan ini diambil dalam rapat internal yang digelar, pada Rabu (29/10/2025).

Rapat membicarakan perkembangan aduan yang masuk ke MKD dan surat resmi dari pihak yang bersangkutan, sehingga memerlukan tindak lanjut.

Baca juga: Kemunculan Eko Patrio Usai Diterpa Badai: Rumah Dijarah, Karier DPR Tersandung

“Rapat ditutup dengan penegasan bahwa MKD akan terus menjalankan tugas konstitusionalnya,” kata Dek Gam.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyebut, MKD menggelar sidang perdana lima anggota DPR yang dinonaktifkan usai unjuk rasa 25-31 Agustus 2025, pada Rabu (29/10/2025).

Meski demikian, sidang tidak harus dihadiri para terlapor.

“Ya memang, ini kan sidang awal. Registrasi perkara kan teradu tidak perlu datang dan katanya hari ini jadi ya,” ujar Dasco, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati

Sahroni, Nafa, Uya Kuya, Eko, dan Adies dinonaktifkan fraksi masing-masing akibat pernyataan kontroversial yang turut membuat publik semakin gerah pada akhir Agustus lalu.

Pernyataan itu di antaranya menyangkut penjelasan kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan yang dinilai tidak berempati.