Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemutihan Pajak Kendaraan Lampung Diperpanjang, Ada Bonus Bebas PKB Setahun

Kompas.com - 04/08/2025, 18:45 WIB
Wahyu Wachid Anshory

Editor

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Lampung kembali memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.

Langkah ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung dan menjadi kabar baik bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak.

Dalam unggahan tersebut, Bapenda menyatakan bahwa keputusan memperpanjang masa pemutihan didasarkan pada tingginya antusiasme masyarakat.

"Karena banyaknya antusias dan semangat dari masyarakat, nih, Mimin informasikan perpanjangan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sampai 31 Oktober 2025," tulis akun Bapenda Lampung.

Baca juga: Larang Foto Pejabat di Baliho, Gubernur Lampung Atur Ulang Publikasi Kini Fokus pada Informasi Publik

Apa Saja Manfaat Program Ini?

Melalui kebijakan pemutihan ini, masyarakat mendapat berbagai keringanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan mereka. Beberapa manfaat utama yang dapat dinikmati pemilik kendaraan bermotor meliputi:

  • Pembayaran Pajak Tahun Berjalan Saja
    Pemilik kendaraan hanya diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk tahun 2025. Tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya tidak lagi dihitung.
  • Penghapusan Denda dan Pokok Tunggakan
    Seluruh denda keterlambatan pembayaran pajak serta pokok tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan sepenuhnya.
  • Penghapusan Denda Jasa Raharja
    Denda tunggakan untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) atau Jasa Raharja juga dibebaskan selama masa program berlangsung.
  • Bebas PKB Satu Tahun untuk Kendaraan Mutasi Masuk
    Kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung juga mendapatkan keuntungan tambahan berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama satu tahun penuh setelah mutasi disahkan.

Baca juga: Mobil yang Ditumpangi Adik Wagub Lampung Tabrak Motor, 1 Tewas

Apa Saja Komponen yang Tetap Harus Dibayar?

Meskipun banyak item yang dibebaskan, terdapat sejumlah komponen biaya yang tetap harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Biaya-biaya tersebut meliputi:

  • SWDKLLJ tahun berjalan.
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencakup biaya pembuatan dan perpanjangan dokumen kendaraan seperti STNK, BPKB, dan plat nomor.

Untuk mengikuti program pemutihan ini, masyarakat hanya perlu membawa dokumen kendaraan seperti STNK, KTP, dan BPKB asli ke kantor Samsat terdekat.

 

Baca juga: Rumah Terduga Pembunuh Penagih Kredit di Lampung Dibakar Massa

Petugas akan membantu memverifikasi data serta menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai kebijakan pemutihan.

Dengan program ini, diharapkan tidak ada lagi alasan untuk menunda pembayaran pajak. Selain mendapat berbagai keringanan, pemilik kendaraan juga dapat menghindari potensi sanksi administratif dan hukum di masa depan.

Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan program pemutihan ini sebelum batas waktu 31 Oktober 2025. Jangan tunggu antrean panjang di akhir masa program. Segera kunjungi Samsat terdekat dan tuntaskan kewajiban Anda!

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemutihan Pajak Kendaraan di Lampung Diperpanjang".

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, Menkeu Purbaya: Saya Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi, Hilang Otomatis
Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, Menkeu Purbaya: Saya Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi, Hilang Otomatis
Jawa Barat
Siapa Mochamad Irfan Yusuf, Cucu KH Hasyim Asy’ari yang Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah?
Siapa Mochamad Irfan Yusuf, Cucu KH Hasyim Asy’ari yang Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah?
Jawa Timur
Lisa Mariana Dijadwalkan Hadir di Bareskrim untuk Pemeriksaan Dugaan Pencemaran Nama Baik RK
Lisa Mariana Dijadwalkan Hadir di Bareskrim untuk Pemeriksaan Dugaan Pencemaran Nama Baik RK
Jawa Barat
Anggota DPRD Wakatobi Ternyata Tersangka Pembunuhan, 11 Tahun Jadi DPO
Anggota DPRD Wakatobi Ternyata Tersangka Pembunuhan, 11 Tahun Jadi DPO
Sulawesi Selatan
Dito Ariotedjo Sempat Tinjau Persiapan Haornas 2025 Sebelum Menpora  Di-reshuffle Prabowo
Dito Ariotedjo Sempat Tinjau Persiapan Haornas 2025 Sebelum Menpora Di-reshuffle Prabowo
Jawa Barat
Harga Emas Hari Ini, 9 September 2025, Antam Stabil, UBS Melonjak Rp20.000, Galeri 24 Naik Tipis
Harga Emas Hari Ini, 9 September 2025, Antam Stabil, UBS Melonjak Rp20.000, Galeri 24 Naik Tipis
Kalimantan Timur
Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Kena Reshuffle, Ini Kata Budi Arie
Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Kena Reshuffle, Ini Kata Budi Arie
Kalimantan Timur
Harga Emas Hari Ini 9 September 2025 di Pegadaian: UBS dan Galeri24 Naik, Antam Stabil
Harga Emas Hari Ini 9 September 2025 di Pegadaian: UBS dan Galeri24 Naik, Antam Stabil
Jawa Barat
Ferry Irwandi Siap Hadapi Laporan Satsiber TNI, Tegaskan Tidak Pernah Dihubungi
Ferry Irwandi Siap Hadapi Laporan Satsiber TNI, Tegaskan Tidak Pernah Dihubungi
Jawa Timur
Duka Keluarga Menyertai Kecelakaan Bus ALS, 2 Atlet Muda Karate Berprestasi Jadi Korban Tewas
Duka Keluarga Menyertai Kecelakaan Bus ALS, 2 Atlet Muda Karate Berprestasi Jadi Korban Tewas
Sumatera Utara
Riwayat SMA Gibran Digugat, Bagaimana Sebenarnya Syarat Pendidikan Wapres?
Riwayat SMA Gibran Digugat, Bagaimana Sebenarnya Syarat Pendidikan Wapres?
Jawa Tengah
Siapa Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Baru Pengganti Sri Mulyani?
Siapa Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Baru Pengganti Sri Mulyani?
Kalimantan Timur
Konsultasi Hukum dengan Polda Metro, TNI Siapkan Langkah Tegas terhadap Ferry Irwandi
Konsultasi Hukum dengan Polda Metro, TNI Siapkan Langkah Tegas terhadap Ferry Irwandi
Jawa Barat
11 Tahun Buron, Tersangka Pembunuhan di Wakatobi Malah Jadi Anggota DPRD
11 Tahun Buron, Tersangka Pembunuhan di Wakatobi Malah Jadi Anggota DPRD
Sulawesi Selatan
Daftar Menteri Kena Reshuffle Prabowo, Sri Mulyani hingga Budi Arie
Daftar Menteri Kena Reshuffle Prabowo, Sri Mulyani hingga Budi Arie
Jawa Tengah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau