Perdana Menteri Sementara Thailand Usulkan Pembubaran DPR, Kenapa?

KOMPAS.com - Perdana Menteri Sementara Thailand, Phumtham Wechayachai melalui partainya, Pheu Thai, telah mengajukan permohonan pembubaran DPR, pada Rabu (3/9/2025).

Hal ini dilakukan setelah partai oposisi mendukung calon perdana menteri dari partai lain, bukan dari koalisi yang didukung Phumtham.

Diketahui, pengadilan baru-baru ini mencopot Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena pelanggaran etik.

Partai oposisi yang dimaksud yaitu Partai Rakyat, yang menyatakan dukungan kepada Partai  Bhumjaithai untuk membentuk pemerintahan berikutnya, dikutip dari Aljazeera, Rabu (3/9/2025).

Nantinya, Pemimpin Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, seorang taipan bisnis konservatif, akan diusulkan menjadi kandidat perdana menteri berikutnya.

Permintaan pembubaran DPR sudah diajukan dan tinggal menunggu persetujuan resmi dari Raja Thailand.

Baca juga: Aksi Warganet Malaysia dan Thailand Pesankan Makanan via Online untuk Warga Indonesia di Tengah Demo

Popularitas partai oposisi menguat

Perdana menteri sebelumnya, Paetongtarn Shinawatra diberhentikan karena ketahuan melakukan panggilan telepon dengan tokoh politik Kamboja, Hun Sen yang kemudian membocorkan isi pembicaraan tersebut ke publik.

Keputusan itu membuat posisi Partai Pheu Thai sebagai partai pemerintah goyah dan membuka jalan bagi oposisi untuk menyusun strategi merebut kursi perdana menteri.

Sementara itu, Anutin mengeklaim sudah mendapat dukungan lebih dari 140 anggota DPR untuk menjadi perdana menteri berikutnya.

Anutin merupakan pewaris kekayaan perusahaan konstruksi besar dan pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, sejumlah posisi menteri.

Sebelumnya, pada tahun 2022 saat menjabat sebagai Menteri Kesehatan, ia dikenal luas karena memperjuangkan legalisasi ganja di Thailand.

Baca juga: Bukan Indonesia, Kenapa Malaysia Jadi Penengah Perang Thailand-Kamboja? Ini Penjelasannya

Perlunya pembubaran DPR Thailand

Popularitasnya semakin meningkat setelah partainya berhasil meraih dukungan signifikan dalam pemilu sebelumnya.

Sementara itu, Partai Rakyat menegaskan bahwa pembubaran DPR penting dilakukan agar rakyat bisa memilih kembali wakil-wakilnya lewat pemilu baru.

Menurut konstitusi Thailand, jika Raja menyetujui usulan pembubaran tersebut, pemilu harus diselenggarakan dalam waktu 45 hingga 60 hari, sebagaimana diatur dalam hukum, dikutip dari DW, Rabu (3/9/2025).

Jika DPR tidak dibubarkan, perdana menteri baru akan dipilih oleh koalisi lama yang dianggap gagal oleh oposisi.

Apabila pembubaran DPR disetujui, Phumtham akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga terbentuk pemerintahan baru hasil pemilu.

Langkah ini dipandang sebagai cara untuk mengembalikan legitimasi politik melalui mandat rakyat, sekaligus menghindari potensi konflik perebutan kekuasaan di parlemen lama.