KOMPAS.com - Proyek Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantura kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto membahasnya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing.
Pertemuan bilateral itu menjadi bagian dari upaya diplomasi untuk mencari dukungan sekaligus membuka peluang investasi internasional.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proyek senilai Rp 123 triliun ini bukan hanya infrastruktur biasa, melainkan solusi strategis menghadapi penurunan tanah dan kenaikan muka air laut di pesisir utara Jawa, khususnya Jakarta.
Baca juga: Dampak Giant Sea Wall Pantura, Ancam Biota Laut, Teluk Jakarta Berpotensi Jadi Comberan Raksasa
Rencana pembangunan akan dilakukan dalam beberapa tahap, dengan skema pendanaan campuran.
Selain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), proyek ini juga melibatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kontrak single year maupun multi years, serta tawaran investasi ke mitra asing seperti China, Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa.
Lantas, bagaimana detail Giant Sea Wall yang sempat menjadi bahasan Prabowo dengan Xi Jinping?
Desain Giant Sea Wall
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan desain proyek Giant Sea Wall sebenarnya sudah ada melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, ada sedikit perubahan antara masterplan dengan rencana Badan Otorita Baru.
"Masterplan-nya dari dulu kan sudah ada, tapi mungkin ada sedikit perubahan yang disesuaikan dengan rencana Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa," ujar Diana, dikutip dari Kompas.com, Kamis (4/9/2025).
Menurut Diana, desain baru menunggu arahan Kepala Badan Otorita Pantura yang baru dilantik Presiden Prabowo.
Ia menyebut kelanjutan proyek ini merupakan integrasi dari program tanggul pantai dan penataan pesisir Jakarta yang sudah berjalan.
Pemerintah juga memastikan pembangunan Tahap 7 tanggul Teluk Jakarta tetap dilanjutkan.
Paket pertama berupa pembangunan tanggul Kali Ancol sepanjang 100 meter menggunakan APBN dengan skema single years contract (SYC) 2025.
Baca juga: Apa Itu Giant Sea Wall yang Disebut Prabowo Lindungi Pulau Jawa?
Skema APBN dan SBSN
Pemerintah menyiapkan skema campuran untuk menutup kebutuhan biaya.
APBN akan digunakan untuk proyek tahap awal, seperti pembangunan tanggul Kali Ancol. SBSN dimanfaatkan untuk kontrak jangka panjang di lokasi lain.
Tahap kedua proyek ini mencakup pembangunan tanggul sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing dengan skema multi years contract (MYC) 2026–2027. Anggaran untuk tahap ini bersumber dari SBSN.
Selain itu, di Kali Dadap akan dibangun satu unit sistem polder terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).
Pendanaan juga berasal dari SBSN dengan kontrak MYC 2026–2027.
Hingga 2024, pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta sudah mencapai 14,75 kilometer di Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.
Data ini menunjukkan progres bertahap sebelum masuk ke fase megaproyek Giant Sea Wall sepanjang 41 kilometer.
Selain itu, peluang investasi asing dibuka lebar melalui kerja sama bilateral. Pemerintah berharap kombinasi pendanaan domestik dan asing dapat mempercepat realisasi proyek yang sudah direncanakan sejak tiga dekade lalu.
Presiden Prabowo menyebut proyek ini sebagai infrastruktur vital.
"Saya ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita. Merupakan suatu megaproyek, tapi harus kita laksanakan, yaitu Giant Sea Wall, tanggul laut Pantai Utara Jawa," kata Prabowo pada Kamis (13/6/2025).
Baca juga: Prabowo ke China meski Sempat Batal, Apa Alasannya?
Bahasan Prabowo dan Xi Jinping di Beijing
Presiden Prabowo membahas proyek Giant Sea Wall langsung dengan Xi Jinping dalam pertemuan bilateral di Great Hall of the People, Beijing, China, Rabu (3/9/2025).
Siaran pers resmi menyebut proyek ini akan membentang di pesisir utara Jawa.
Dilansir dari Kompas.com Rabu, Prabowo menyampaikan apresiasi atas undangan Xi untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin dan perayaan 80 tahun kemenangan rakyat China.
Ia menegaskan komitmen Indonesia memperdalam kemitraan strategis dengan China menjelang 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Pertemuan bilateral ini menjadi penutup kunjungan kerja Prabowo di Beijing. Presiden juga menyinggung pertemuan sebelumnya dengan Xi pada November 2024 yang ia sebut sebagai tonggak penting hubungan kedua negara.
Baca juga: Prabowo ke China di Tengah Gelombang Demo, Siapa yang Pimpin RI?
Menarik investor asing
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, ada investor China yang tertarik pada proyek Giant Sea Wall.
"(Dari China) ada yang menunjukkan ketertarikan. Ya sekali lagi sebuah langkah yang perlu kita lakukan untuk menarik investor. Dan kita mencoba membuka peluang ke semua pihak, tidak hanya ke satu negara atau entitas tertentu," paparnya.
AHY menambahkan, peluang investasi dari dalam negeri juga tetap terbuka.
Menurutnya, proyek ini sangat besar dan belum pernah ada di Indonesia, sehingga investor masih memerlukan studi teknis maupun finansial.
Ia menegaskan, kebutuhan modal yang besar harus diimbangi dengan regulasi kuat.
"Kita terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang kita anggap potensial, baik dalam maupun luar negeri. Mereka cukup tertarik, tetapi karena proyek ini besar dan belum pernah ada di Indonesia, semua masih melakukan studi," jelas AHY.
Baca juga: Kata Media Asing soal Prabowo ke China, Singgung Relasi RI dengan Washington dan Beijing
Tawarkan ke Jepang hingga Eropa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah juga menawarkan proyek ini ke Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa.
"Nanti akan ditawarkan ke beberapa negara, termasuk China. Negara lain juga sudah ditawarkan seperti Korea, Jepang, dan negara-negara Eropa," kata Airlangga, dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/9/2025).
Ia menegaskan, Giant Sea Wall merupakan proyek unggulan Presiden Prabowo karena akan melindungi masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim.
"Giant Sea Wall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir," ujarnya.
Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Dari total 77 PSN, Giant Sea Wall termasuk 29 proyek baru yang diprioritaskan pemerintah.
Peran Badan Otorita Pantura
Untuk memastikan koordinasi lintas sektor, Presiden Prabowo melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pantura pada 25 Agustus 2025.
Didit didampingi Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai wakil kepala.
Agus Harimurti Yudhoyono ditunjuk sebagai Dewan Pengarah. Ia menilai badan ini penting karena proyek melibatkan banyak pihak, dari kementerian teknis hingga calon investor internasional.
AHY menegaskan kebutuhan anggaran Rp123 triliun bukan hanya untuk membangun tanggul sepanjang 41 kilometer, tetapi juga mencakup normalisasi sungai, pembangunan polder, embung, dan penguatan pasokan air bersih.
Baca juga: Prabowo Minta Anggota Polisi yang Terluka akibat Demo Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Apa Itu?
(Sumber: Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani, Dian Erika Nugraheny, Isna Rifka Sri Rahayu | Editor: Hilda B Alexander, Teuku Muhammad Valdy Arief, Erlangga Djumena)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.