Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Direktur Eksekutif Lesperssi Sebut Modernisasi Alutsista Mutlak Dilakukan

Kompas.com - 04/06/2021, 18:42 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mengatakan, modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista) mutlak dilakukan.

Ia bahkan menepis anggapan bahwa modernisasi alutsista tidak dibutuhkan oleh Indonesia untuk sekarang ini.

“Saat ini, Indonesia faktanya diliputi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter,” katanya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (4/6/2021).

Rizal menyebutkan, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan menyusun rancangan strategis (renstra) terkait percepatan peremajaan alutsista yang disebutkan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.

Baca juga: Berdampak Besar pada Pertahanan, Kemenhan Anggap Perlunya Pembentukan Norma Baru Teknologi Informasi

Menurutnya, upaya pemerintah tersebut merupakan bagian dari pemenuhan minimum essential force (MEF).

Pasalnya, kata Rizal, alutsista yang saat ini dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah tua dan usang.

Ia menjelaskan, terdapat tiga jenis ancaman yang ada di Indonesia, antara lain ancaman aktual, ancaman potensial, dan ancaman hibrida.

Adapun ancaman aktual militer yang dimaksud meliputi spill over potensi konflik di Laut China Selatan (LCS) dan perairan Natuna, pelanggaran wilayah perbatasan atau intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, serta terorisme dan radikalisme.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1,7 Kuadriliun oleh Kemenhan yang Libatkan Para Kolega Prabowo

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan, selain ancaman aktual, Indonesia juga memiliki ancaman potensial.

"Selain ancaman aktual, Indonesia juga punya ancaman potensial. Ini termasuk perang konvensional atau konflik terbuka serta ancaman nuklir," imbuhnya.

Adapun ancaman nonmiliter saat ini, sebut dia, di antaranya ancaman siber, intelijen dan spionase, ancaman psikologikal, bencana alam dan lingkungan, serta perompakan dan pencurian kekayaan alam.

Rizal menambahkan, selain yang disebutkan di atas, ancaman nonmiliter juga meliputi krisis ekonomi dan masalah imigran asing.

Baca juga: Ini 8 Prioritas Investasi Pertahanan Prabowo dalam Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun

“Di luar ancaman aktual dan ancaman potensial, Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman hibrida, yaitu serangan senjata biologis dan wabah penyakit,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun oleh Lesperssi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memiliki beberapa prioritas investasi pertahanan.

Prioritas investasi tersebut, yakni pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, serta peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Selanjutnya, terdapat prioritas investasi untuk penguatan sistem pertahanan udara nasional (sishanudnas), penguatan satuan komunikasi dan elektronika (satkomlek), peningkatan satuan peluru kendali strategis, pembentukan komponen cadangan, dan penataan komponen pendukung.

Baca juga: Soal Rencana Modernisasi Alutsista, Menhan Prabowo: Masih Kita Godok

Adapun dalam merencanakan pertahanan negara, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan otoritas pertahanan, yaitu faktor pertahanan negara yang cepat berubah (volatile), ketidakpastian (uncertainty), kerumitan (complexity), dan ambiguitas (ambiguity).

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau