Jokowi: Pemerintah Melakukan Modernisasi Alutsista secara Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara menyeluruh. Di saat yang sama, para ahli sedang melajukan penelitian di bidang pertahanan.

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam amanatnya usai upacara penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 yang digelar di Pusdiklatpassus, Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/10/2021).

"Pemerintah melakukan modernisasi alutsista secara menyeluruh pada semua matra, darat, laut, dan udara. Kita juga punya putra-putri yang tidak kalah kemampuannya di bidang sains dan teknologi," ujar Jokowi. 

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Inspektur Upacara Penetapan Komponen Cadangan

"Imuwan-ilmuwan kita, insinyur-insinyur kita sedang melakukan penelitian dan pengembangan di berbagai bidang strategis," lanjutnya.

Beberapa alutsista yang saat ini dikembangkan di dalam negeri yakni pembangunan fregate buatan Indonesia.

Selain itu, dikembangkan pula peluru kendali untuk pertahanan udara dan pertahanan laut serta sebagai pendukung dalam pembangunan kapal selam Indonesia. Sementara itu, TNI sebagai komponen utama pertahanan Indonesia selalu siaga.

Akan tetapi, keberadaannya perlu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Pada Kamis, Jokowi menetapkan 3.103 orang komponen cadangan TNI yang telah mendaftar secara sukarela dan mengikuti proses seleksi serta pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela.

Jokowi menuturkan, masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari. Sebab, setelah penetapan, para anggota komponen cadangan tetap bekerja seperti biasa.

"Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi, tetapi anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara," lanjut Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tetapkan 3.103 Orang Komponen Cadangan 2021

Kepala Negara mengingatkan, komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, dimobilisasi oleh presiden dengan persetujuan DPR yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI.

Sehingga, tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri.

"Perlu saya tegaskan komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. Penetapan komponen cadangan ini akan semakin memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta kita," tambah Jokowi.