Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jet Rafale dan Modernisasi Alutsista untuk Perkuat "Kuda-kuda" RI

Kompas.com - 11/02/2022, 20:50 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akhirnya memutuskan berbelanja alutsista berupa jet tempur buatan Prancis, Dassault Rafale. Pesawat mutakhir itu akan digunakan TNI AU untuk menggantikan sejumlah jet tempur yang sudah uzur.

Keputusan itu diambil salah satunya karena dinamika situasi pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Hal itu menjadi salah satu faktor Indonesia menggenjot modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Selain itu, peremajaan alutsista yang uzur juga menjadi alasan lain hal itu dilakukan demi memenuhi postur pertahanan nasional yang dirancang sejak jauh-jauh hari untuk memenuhi kualifikasi kekuatan minimum esensial (MEF) yang kini sudah memasuki tahap III.

Selain jet Rafale, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia juga mengincar kapal selam Scorpene produksi Naval Group yang juga berasal dari Prancis.

Baca juga: Langkah Maju Modernisasi Alutsista TNI, Bakal Borong 42 Jet Rafale hingga 2 Kapal Selam Prancis

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga dilaporkan memberi lampu hijau supaya Indonesia bisa membeli jet tempur mutakhir F-15.

Pilihan untuk membeli alutsista dari Blok Barat diambil setelah Indonesia sempat melirik jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Namun, dengan ancaman sanksi dari AS yang mempunyai Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), rencana mendatangkan jet tempur dari Rusia kandas.

Selain itu, situasi di politik di kawasan Asia Pasifik juga terus menghangat. Hal itu dikarenakan oleh sikap China di Laut China Selatan dan pembentukan pakta pertahanan dan keamanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS).

Menurut pengamat pertahanan dari Universitas Al Azhar Ramdhan Muhaimin, keputusan pemerintah membeli alutsista terbaru adalah bentuk tanggapan dari situasi dunia saat ini.

"Pengadaan ini merupakan kebijakan sekuritisasi pemerintah Indonesia menyikapi atau merespons dinamika keamanan di regional dan global yang terus menghangat," kata Ramdhan kepada Kompas.com, Jumat (11/2/2022). 

Pengadaan alutsista mutakhir oleh Indonesia, menurut Ramdhan, jangan diartikan sebagai pernyataan supaya perselisihan di Laut China Selatan jangan sampai melebar. Apalagi hubungan politik dan ekonomi Indonesia dan China saat ini erat.

Baca juga: Selain Borong 42 Jet Rafale, Prabowo Sebut RI Bakal Beli 2 Kapal Selam Scorpene

"Perlu diingat, hingga periode kedua Presiden Joko Widodo, hubungan Indonesia-China masih bisa dibilang mesra. Beberapa proyek nasional merupakan kerja sama ekonomi kedua negara, baik platform bilateral maupun BRI (Belt and Road Initiative)," ujar Ramdhan.

Ramdhan mengatakan penguatan pertahanan wajib dilakukan Indonesia, karena perkembangan lingkungan strategis di wilayah Asia Tenggara yang merupakan bagian dari Indo-Pasifik sangat dinamis.

"Indonesia bisa disebut tulang punggung Asia Tenggara maupun Indo-Pasifik," ujar Ramdhan.

Indonesia juga harus mempunyai alutsista yang bisa diandalkan untuk menjaga garis pantai sepanjang 99.083 kilometer. Termasuk melindungi dari berbagai tindak kejahatan seperti penyelundupan, perdagangan orang, sampai terorisme.

Selain membeli alutsista, Indonesia juga melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan sejumlah perusahaan Prancis. Antara lain kerja sama antara PT PAL dan Naval Group terkait kapal selam dalam hal persenjataan, suku cadang dan latihan.

Baca juga: Bukan 36, Total 42 Unit Jet Dassault Rafale yang Bakal Diborong Prabowo

Kerja sama lainnya adalah antara Dassault Aviation dan PT Dirgantara Indonesia untuk perawatan perbaikan pesawat-pesawat Prancis di Indonesia.

Selanjutnya, MoU kerja sama di bidang telekomunikasi antara PT LEN dan Thales Group serta kerja sama pembuatan amunisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition.

Diharapkan dengan kerja sama itu terjadi alih teknologi yang diharapkan bisa menggenjot industri pertahanan dalam negeri.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau