Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bakal Setop Ekspor Tembaga Mentah jika Dua Proyek Smelter Ini Tuntas

Kompas.com - 20/06/2023, 18:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia bakal berhenti mengekspor tembaga bila pembangunan smelter milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia sudah rampung.

Sebab, dengan beroperasinya dua smelter tersebut, Indonesia akan mampu mengolah tembaga mentah menjadi barang jadi maupun setengah jadi di dalam negeri.

"Kalau dua perusahaan besar ini selesai smelter-nya, artinya kita tidak ekspor lagi bahan mentah tembaga," kata Jokowi saat meresmikan ground breaking pabrik foil tembaga milik PT Hailiang Nova Material Indonesia di Gresik, Selasa (20/6/2023), dikutip dari YouTube Sekretariat Preside

Pada hari ini, Jokowi menyambangi proyek dua smelter tersebut yang masing-masing terletak di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Gresik, Jawa Timur.

Baca juga: Jokowi Cek Proyek Smelter PT AMNT di NTB, Yakin Rampung pada 2024

Jokowi mengungkapkan, pembangunan smelter PT AMNT sudah mencapai 51 persen dan ia optimistis bakal rampung pada Mei 2024.

Sementara, proyek smelter Freeport sudah 72 persen selesai dan diharapkan tuntas pada Mei 2024.

"Saya datang hanya untuk memastikan bahwa smelter yang dibangun itu betul-betul terbangun dan ada progresnya," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, dua smelter tembaga ini nantinya mesti diintegrasikan dengan smelter komoditas lainnya yang tersebar di berbagai daerah.

Baca juga: Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Ia mencontohkan, ada smelter nikel di Sulawesi, bauksit di Bintan dan Kalimantan Barat, dan timah di Bangka Belitung.

Jika semua diintegrasikan, kata Jokowi, maka Indonesia bisa memproduksi baterai kendaraann lsitrik bahkan kendaraan listriknya.

"Jadi ke depan kita memiliki daya saing di situ, competitiveness kita ada di situ, itulah yang kita gunakan sebagai pijakan. Smelter ini adalah pijakan pondasi untuk kita menjadi megara maju," ujar Jokowi.

Di samping itu, ia mengakui bahwa hilirisasi industri yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan isu ekonomi yang bisa saja dihentikan di tengah jalan bila dinilai tidak menguntungkan.

Oleh sebab itu, Jokowi berpesan agar pemimpin Indonesia berikutnya dapat memahami manfaat hilirisasi industri yang menurutnya bisa membawa negara ini menjadi negara maju.

"Kalau visi itu, kepemimpinan nasional kita tahu, itu akan lebih memudahkan, melancarkan, perusahaan-perusahaan ini untuk bergerak bersama-sama terintegrasi menjadi barang yang semua negara bergantung pada kita," ujar Jokowi.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau