Panglima TNI Perintahkan Kepala Staf Tiga Matra Prioritaskan Modernisasi Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah memerintahkan kepala staf tiga matra untuk memprioritaskan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hal itu diungkapkan Yudo usai meluncurkan buku berjudul “Perang Rusia vs Ukraina: Perspektif Intelijen Strategis Februari-September 2022” karya Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

“Ini sudah disampaikan kepada masing-masing kepala staf untuk program prioritas modernisasi alutsista yang betul-betul dibutuhkan. Jadi enggak ada istilahnya ditunda,” kata Yudo kepada awak media.

Baca juga: KSAL Dinilai Lebih Berpeluang Jadi Panglima TNI Selanjutnya jika Yudo-Dudung Pensiun Bersamaan

Sebagai contoh untuk matra laut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali harus tahu kapal perang mana dulu yang perlu dimodernisasi.

“Tentunya untuk alutsista setiap tahun ada modernisasi, kami beri prioritas mana dulu. Ya seumpama kapal, kapal mana dulu. Apakah kapal bantu yang diperlukan, ataukah kapal pendata (survei),” ujar Yudo.

“Nah (TNI) Angkatan Darat juga demikian, apakah helikopter tempurnya yang saat ini mungkin perlu (dimodernisasi),” ucap Yudo.

Yudo berharap, matra darat, laut, dan udara harus bisa memanfaatkan anggaran dengan tetap sasaran.

“Ini tidak untuk alutsista saja, (tetapi) juga untuk operasi untuk latihan, untuk pembinaan profesionalisme, prajurit juga, untuk kesejahteraan prajurit. Ini semua dibagi-bagi,” kata Yudo.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan anggaran pertahanan senilai Rp 350 triliun untuk 2024.

Baca juga: Panglima TNI Ganti Kepala Basarnas Henri Alfiandi

Pengajuan itu disampaikan dalam Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenhan/TNI tahun 2024 dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 7 Juni 2023. Rapat digelar secara tertutup.

“Kami mengajukan rencana kebutuhan sebesar Rp 350 sekian triliun, tapi pagu yang keluar baru Rp 123 triliun. Itu saja, dibagi untuk Kemenhan, Mabes TNI, AD, AL, dan AU,” kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra saat ditemui selepas rapat.

Herindra mengatakan, pada intinya, anggaran sebesar itu digunakan untuk membuat pertahanan negara menjadi lebih kuat.

“Karena kita negara yang besar dan kita harus untuk menjaga kedaulatan negara, kita harus mempunyai TNI yang kuat,” ujar Herindra.