Kemenhan Khawatir Isu Korupsi Melemahkan Upaya Modernisasi Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan tuduhan korupsi dalam proyek pembelian jet tempur Mirage 2000-5 dan isu kontrak pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bisa berdampak buruk terhadap perencanaan peningkatan pertahanan.

"Jika ini terus dikembangkan maka informasi-informasi saat ini dapat memperlemah upaya Kementerian Pertahanan dalam rancang sistem kekuatan pertahanan Indonesia," kata Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dalam jumpa pers di kantor Kemenhan, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Herindra mengatakan pemerintah membatalkan kontrak rencana pembelian Mirage 2000-5 dengan Qatar akibat keterbatasan dana.

Menurut Herindra, Kemenhan tetap melanjutkan kontrak pengadaan Rafale dengan Dassault buat modernisasi dan pemenuhan target kekuatan minimum esensial pertahanan.

Baca juga: Kemenhan Bakal Tempuh Jalur Hukum Respons Isu Korupsi Mirage dan PT TMI

“Salah satunya adalah pembelian pesawat tempur Rafale Dassault dari Perancis, yang akan segera hadir secara bertahap ke Indonesia. Pesawat tempur ini kami yakini dapat memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia,” kata Herindra.

Herindra membantah isu dugaan korupsi dalam proyek pengadaan jet tempur Mirage. Bahkan dia menilai isu itu bisa mengganggu peta jalan penguatan pertahanan Indonesia.

"Saya tegaskan bahwa informasi-informasi tersebut adalah sesat, fitnah," kata Herindra.

Hendra juga membantah soal isu kontrak pengadaan alutsista oleh Kemenhan dengan PT TMI.

"Terkait dengan PT TMI yang sekarang ini juga banyak berseliweran di media-media online kami sampaikan bahwa sampai titik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI," papar Herindra.

Baca juga: Kemenhan Tunjuk Hotman Paris dalam Kasus Isu Korupsi Jet Tempur

PT TMI disebut terlibat dalam kontrak modernisasi alutsista. Namanya disebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen Raperpres tersebut, tertulis rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Sejumlah petinggi PT TMI disebut-sebut merupakan rekan-rekan seangkatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka adalah seperti Komisaris Utama PT TIM Glenny H Kairupan dan dewan komisaris Judi Magio Yusuf.

Glenny dan Judi disebut adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer. Keduanya saat ini aktif sebagai kader Partai Gerindra.

Baca juga: Kemenhan Tegaskan Tak Punya Kontrak Pembelian Alutsista dengan PT TMI

Sementara Direktur Utama PT TMI Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL.

Herindra mengatakan, seluruh informasi tentang kontrak modernisasi alutsista antara Kemenhan dengan PT TMI tidak benar.