Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajak Masyarakat Gunakan Suara di Pilkada, Menko Polkam: Berbeda Pilihan adalah Hal Biasa

Kompas.com - 25/11/2024, 19:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, pada 27 November mendatang.

Sebab menurutnya, tanggal tersebut menjadi momen penting bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin di masa yang akan datang.

"Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami mengajak dan mengimbau, mari kita sukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024," kata Budi Gunawan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (25/11/2024).

"Gunakan hak pilih hak suara, jangan golput begitu, karena hari Rabu tanggal 27 November sangat penting bagi kita semua dalam menentukan pilihan, untuk memilih para pemimpin pemimpin yang masa depan di daerahnya masing-masing," tambah dia.

Baca juga: H-2 Pilkada, Bawaslu Soroti Kendala Distribusi Logistik di Bangka Belitung

Budi Gunawan juga menegaskan bahwa masyarakat bebas untuk memilih siapa pun calon pemimpinnya.

Jikalau ada perbedaan pilihan di antara masyarakat, tegas Budi, merupakan hal yang biasa saja dan tak menjadi soal.

"Berbeda pilihan adalah hal yang biasa, namun yang terpenting menjaga persatuan, menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai," tegas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Kemudian, ia mengajak semua untuk mewujudkan Pilkada serentak 2024 dengan suasana sejuk dan damai.

"Kita semua bersaudara mari kita wujudkan Pilkada serentak yang sejuk dan damai," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Blitar Terima Laporan Dugaan Politik Uang Saat Masa Tenang Pilkada

Di lain sisi, pemerintah melalui desk Pilkada di bawah pimpinan Kemenko Polkam bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, TNI-Polri juga memastikan stabilitas keamanan dan politik terhadap setiap potensi ancaman dan gangguan yang mengganggu jalannya Pilkada.

"Oleh karenanya pada hari ini, jajaran Kemenko Polkam telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Ketua KPU dan seluruh jajaran dari desk Pilkada serentak untuk memastikan kembali, kesiapan akhir tahap pencoblosan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 November yang akan datang," tutup Budi.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau