Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Gabung BRICS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, Indonesia semakin dipandang sebagai negara penting dalam tatanan global.

Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), sebuah blok ekonomi besar yang menggabungkan negara-negara berkembang dengan potensi ekonomi yang signifikan.

"Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara penting dalam tatanan global,” ungkap Menlu di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

Baca juga: Indonesia Gabung BRICS, Komisi I DPR: Harus Beri Manfaat Nyata untuk Rakyat

Sugiono mengungkapkan, keputusan ini sempat diragukan beberapa pihak karena dianggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia. 

Namun, pemerintah menegaskan keanggotaan Indonesia di BRICS adalah implementasi nyata dari politik bebas aktif itu sendiri, yang telah menjadi fondasi diplomasi Indonesia selama puluhan tahun.

“Keputusan ini bukan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi, dan keteguhan diplomasi Indonesia. Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan menjembatani kepentingan negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, serta berkontribusi dalam meredakan persaingan geo-ekonomi dan geopolitik,” lanjut Menlu.

Langkah ini juga sejalan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum global lainnya, seperti G20, APEC, IPEF, MIKTA, dan CPTPP, serta aksesi yang tengah berjalan untuk menjadi anggota OECD.

Baca juga: Indonesia Gabung BRICS, Mari Elka Pangestu: Kita Tidak Ganggu Kepentingan AS

Keanggotaan di BRICS menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya dalam kerja sama internasional.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia diakui secara resmi sebagai anggota penuh BRICS.

Hal ini disampaikan Brasil, yang merupakan ketua kelompok negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia tersebut, pada Senin, 6 Januari 2025, waktu setempat.

"Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS," kata Pemerintah dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AP.

"Dengan populasi dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerja sama Selatan-Selatan," tambah pernyataan tersebut.

Baca juga: Indonesia dalam BRICS: Antara Harapan Pembebasan dan Jebakan Ketergantungan Baru

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyambut baik peresmian keanggotaan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS.

Setelah ditetapkan sebagai anggota BRICS, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam agenda-agenda yang akan digelar oleh aliansi ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu.

"Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat," tulis Kemenlu RI, Selasa (7/1/2025).

Baca juga: RI Gabung BRICS, Peluang Kerja Sama Energi dengan Rusia Terbuka

Keanggotaan ini dinilai sebagai hasil dari keterlibatan aktif Indonesia dengan BRICS selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT BRICS di Johannesburg pada 2023 di bawah Keketuaan Afrika Selatan, dan kehadiran Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di KTT Kazan 2024 di bawah Keketuaan Rusia.

"Partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global," tulis Kemenlu.

Kemenlu juga menyebutkan bahwa Indonesia telah dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral.