JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo sebagai kepala pemerintahan, memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.
"Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Baca juga: Sinyal Reshuffle, Prabowo Bakal Nilai Kinerja Menteri Sesuai Ketentuan Pakta Integritas
Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.
Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.
"Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi," ujar dia.
Baca juga: TNI AD Bakal Tingkatkan Status Lima Korem Jadi Kodam, Ini Lokasinya
Sebelumnya diberitakan, Prabowo memberikan sinyal reshuffle.
Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo, saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
Baca juga: TNI AL Mulai Kajian Kebutuhan Kapal Induk untuk Operasi Selain Perang
"Mau lebih jelas lagi? Hahaha," sambungnya seraya tertawa.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal reshuffle itu adalah peringatan bagi para menteri.
Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini