Komisi VII Ingatkan Efisiensi Anggaran Harusnya Tak Jadi Alasan Kurangi Pegawai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan bahwa efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengurangi jumlah dan honor pegawai.

Hal ini dikatakannya di depan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

"Sekali lagi, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa karyawan atau sumber daya manusia bukan bagian daripada alasan untuk melakukan efisiensi," kata Saleh usai RDP, Rabu.

Ia menuturkan, bansos dan belanja pegawai bukan menjadi pos yang dikurangi jika mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres).

Pos-pos yang seharusnya diefisiensi adalah perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar, dan hal lain yang tidak menghasilkan output.

Baca juga: Komisi III DPR Harap Efisiensi Anggaran Lembaga Hukum Jangan Kurangi Rasa Keadilan

"Kalau program (yang dikurangi), boleh, misalnya program yang tadinya ABCDE itu mungkin yang tadinya 10 bisa dibuat jadi 4, bisa dibuat jadi 5, bisa dibuat jadi 6, itu boleh," ucap Saleh.

"Tapi kalau misalnya karyawan yang tadinya 1.000 jadi 500, nah itu tidak boleh. Karena itu bisa membuat lembaganya tidak produktif," imbuh dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI telah sepakat dengan TVRI dan RRI untuk batal memotong honor hingga mengurangi karyawan.

Dia mengaku akan memeriksa ke tiap daerah untuk melihat keputusan itu diimplementasikan dengan benar.

Terlebih, LPP TVRI dan LPP RRI mendapat keleluasaan anggaran usai direkonstruksi kembali oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi kalau tidak salah, dua minggu setelah ini kami akan berangkat untuk memeriksa itu, dan mudah-mudahan itu juga akan menjadi salah satu fokus perhatian kami untuk pengembangan TVRI di masa yang akan datang," jelasnya.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Pemerintah, PHRI Jatim: Karyawan Terancam PHK

Ia memastikan, pihak TVRI dan RRI tidak mungkin masih merumahkan karyawan usai keluarnya keputusan bersama ini.

Apalagi, Presiden Prabowo sejatinya tidak mau efisiensi justru mengorbankan para pegawai yang selama ini sudah bekerja dan berkontribusi.

"Saya kira tidak akan mungkin itu, direksi mau melakukan itu lagi, tidak mungkin. Dan kami akan melakukan pengawasan, ya tentu kalau direksi melakukan itu, ya kami kan punya kewenangan politik untuk melakukan pengawasan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial bahwa TVRI dan RRI melakukan pemangkasan pegawai dan honor.

Hal itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Namun terbaru, pemerintah melakukan rekonstruksi kembali atas efisiensi tersebut.

Sejatinya, dalam Instruksi Presiden, belanja bantuan sosial dan belanja pegawai menjadi dua komponen yang tidak perlu efisiensi.