Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Ungkap Alasan Indonesia Tak Bisa Tiru Vietnam Pangkas Kementerian

Kompas.com - 11/03/2025, 12:04 WIB
Fika Nurul Ulya,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab kemungkinan Indonesia bisa memangkas jumlah kementerian usai bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, To Lam, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Vietnam baru-baru ini memangkas jumlah kementeriannya dari 30 menjadi 22 sebagai langkah efisiensi.

Sementara itu, Indonesia saat ini memiliki 48 kementerian, meningkat dari 34.

Puan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kondisi antara Indonesia dan Vietnam yang perlu diperhatikan.

Baca juga: Puan Maharani Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR RI

Indonesia, kata dia, membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia untuk membangun bangsa dan negara, yang menjadi landasan kementerian dipecah menjadi lebih banyak.

"Harus dibedakan bagaimana perbedaan antara Indonesia dan Vietnam. Indonesia negara yang mungkin membutuhkan lebih banyak SDM yang diperlukan untuk membangun bangsa dan negara," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Selasa.

Ia juga menjelaskan bahwa pemecahan kementerian bertujuan agar masing-masing kementerian dan lembaga dapat lebih fokus menangani permasalahan kompleks yang ada.

Menurut Puan, efisiensi yang dijalani oleh kedua negara tidak bisa disamakan begitu saja, mengingat pertimbangan yang berbeda.

Baca juga: Prabowo Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana Jakarta

"Apapun yang menjadi keputusan dari kedua negara ini, Indonesia dan Vietnam tentu saja pasti didasari oleh keinginan atau landasan bagaimana yang terbaik untuk kedua negara sesuai dengan pemikiran dan kebutuhannya masing-masing," ucap dia.

Lebih lanjut, Puan menyatakan bahwa DPR RI telah banyak bertukar pikiran dengan Sekjen To Lam selama kunjungannya ke parlemen.

Kedua belah pihak sepakat untuk mempererat dan meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Vietnam.

Baca juga: Puan soal Kongres PDI-P: DPP Belum Memutuskan Kapan Diselenggarakan

DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam dan National Assembly negara tersebut dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, dan interaksi antar masyarakat.

"Tentu saja terkait dengan bertukar pikiran ini akan sangat baik. Saya juga menyampaikan untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan Bapak To Lam yang akan dilakukan dengan teman-teman DPR," ujar Puan.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau