JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab kemungkinan Indonesia bisa memangkas jumlah kementerian usai bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, To Lam, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Vietnam baru-baru ini memangkas jumlah kementeriannya dari 30 menjadi 22 sebagai langkah efisiensi.
Sementara itu, Indonesia saat ini memiliki 48 kementerian, meningkat dari 34.
Puan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kondisi antara Indonesia dan Vietnam yang perlu diperhatikan.
Baca juga: Puan Maharani Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR RI
Indonesia, kata dia, membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia untuk membangun bangsa dan negara, yang menjadi landasan kementerian dipecah menjadi lebih banyak.
"Harus dibedakan bagaimana perbedaan antara Indonesia dan Vietnam. Indonesia negara yang mungkin membutuhkan lebih banyak SDM yang diperlukan untuk membangun bangsa dan negara," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Selasa.
Ia juga menjelaskan bahwa pemecahan kementerian bertujuan agar masing-masing kementerian dan lembaga dapat lebih fokus menangani permasalahan kompleks yang ada.
Menurut Puan, efisiensi yang dijalani oleh kedua negara tidak bisa disamakan begitu saja, mengingat pertimbangan yang berbeda.
Baca juga: Prabowo Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana Jakarta
"Apapun yang menjadi keputusan dari kedua negara ini, Indonesia dan Vietnam tentu saja pasti didasari oleh keinginan atau landasan bagaimana yang terbaik untuk kedua negara sesuai dengan pemikiran dan kebutuhannya masing-masing," ucap dia.
Lebih lanjut, Puan menyatakan bahwa DPR RI telah banyak bertukar pikiran dengan Sekjen To Lam selama kunjungannya ke parlemen.
Kedua belah pihak sepakat untuk mempererat dan meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Vietnam.
Baca juga: Puan soal Kongres PDI-P: DPP Belum Memutuskan Kapan Diselenggarakan
DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam dan National Assembly negara tersebut dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, dan interaksi antar masyarakat.
"Tentu saja terkait dengan bertukar pikiran ini akan sangat baik. Saya juga menyampaikan untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan Bapak To Lam yang akan dilakukan dengan teman-teman DPR," ujar Puan.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini