Tak Bahas Polemik Pertamax di Rapat DPR, Pertamina Kena Omel

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P Mufti Anam menyemprot dan memarahi para petinggi PT Pertamina yang tidak membahas sedikit pun kasus bensin Pertamax oplosan dalam rapat bersama DPR.

Padahal, kata Mufti, mereka sudah menunggu rapat tersebut digelar selama berminggu-minggu.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta holding-nya dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

"Pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal ter-update Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan di kesempatan ini," ujar Mufti.

Baca juga: Pertamina Didorong Bentuk Tim Investigasi Independen Ungkap Isu Pertamax Oplosan

"Padahal, kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi VI dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini terlaksana. Tapi, juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami, Pak," sambung dia.

Mufti mengatakan, rakyat sedang marah besar terhadap Pertamina di bulan suci Ramadhan ini.

Dia menyebut, masyarakat merasa ditipu oleh Pertamina selama bertahun-tahun lamanya.

"Innalilahi wa innailaihi rajiun, Pak, di tengah bulan suci Ramadhan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan, kami punya saudara, setiap hari setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini," kata Mufti.

Mufti lantas mengenang masa-masa pada Desember 2024 lalu, di mana DPR sudah mempertanyakan kualitas BBM Pertamina.

Dia mengatakan, apa yang DPR khawatirkan saat itu ternyata menjadi bom waktu yang saat ini meledak.

Baca juga: Kejagung Didesak Percepat Usut Korupsi di Pertamina agar Tak Jadi Liar

"Maka harapan kami, korupsi yang sudah ditangani Kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan, yang katanya sudah merugikan negara lebih dari Rp 1.000 triliun ini, dan juga bahkan kemarin yang ter-update ditemukan juga kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta, yang sudah berjalan sejak 2017, maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya di akhir sesi," ujar dia.

Jika benar sampai ada kontrak oplosan pun, lanjut dia, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur yang dilakukan oleh Pertamina.

Sebab, selain membuat negara merugi, Pertamina juga menyakiti dan mengkhianati masyarakat.

Baca juga: Bahlil soal Kualitas BBM Pertamina: Insya Allah Sesuai dengan Standar

"Bahkan, tadi malam, Pak Simon, ketika kami mau tidur, kami mendengar satu berita yang di-share kawan kami di grup Komisi VI, menangis hati kami, Pak. Sampean tahu di grup itu apa, Pak? Pernyataan dari Kejagung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah 'Orang-Orang Senang'. Nauzubilah. Jadi, ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak, dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok, bukan hanya dari negara, tapi juga dari rakyat kami," imbuh Mufti.