Tamsil Linrung: Tidak Perlu Siswa Dikirim ke Barak, Pendidikan yang Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan, seharusnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperbaiki sistem pendidikan yang ada di wilayahnya, bukan menghukum anak nakal dengan cara mengirim mereka ke barak TNI.

Dia menyatakan, salah satu yang harus diperbaiki adalah keteladanan, karena anak-anak cenderung meniru orang dewasa dan orangtuanya.

"Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi. Keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan," ujar Tamsil, saat ditemui di Kantor Badan Pengembangan Bahasa, Jakarta Timur, Minggu (11/5/2025).

Tamsil mengatakan, kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim anak nakal ke barak adalah bentuk keputusasaan.

Baca juga: Senator Tamsil Linrung Sebut Banyak Negara Minta Diajari Indonesia agar Bisa Jadi Anggota BRICS

Ketika tidak bisa memperbaiki pendidikan, kemudian menyerah dan melempar tanggung jawab kepada pihak militer.

"Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa. Jadi mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu," ucap dia.

Di sisi lain, senator asal Sulawesi Selatan ini mempertanyakan seberapa banyak jumlah anak-anak yang dianggap nakal sehingga menjadi sebuah kebijakan umum yang meluas.

"Dan anak-anak yang dikategorikan nakal itu, berapa banyak sih jumlahnya? Apa itu sudah menjadi kecenderungan umum?" imbuh dia.

Untuk diketahui, Pemprov Jabar menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal dengan memasukkan mereka ke barak militer.

Baca juga: Soal Evakuasi Warga Palestina, Wakil Ketua DPD RI Minta Ada Jaminan Mereka Bisa Kembali

Hal ini didukung pula oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Sebab, menurut Pigai, pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat (Jabar).

“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai, usai menerima Dedi Mulyadi di kantornya, pada Kamis (8/5/2025).