Dorongan "Reshuffle" Mengemuka, Menteri Harus Seirama dan Terus Dievaluasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat.
Kini, isu itu muncul kembali setelah ada desakan untuk merombak sejumlah nama dalam kabinet.
Salah satu desakan itu datang dari aktivis Rocky Gerung, yang menilai Kabinet Merah Putih perlu diisi dengan energi baru demi efektivitas pemerintahan.
“Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujar Rocky dalam acara 'Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998' di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Baca juga: Rocky Gerung Desak Prabowo Lumpuhkan Kabinetnya: Reshuffle, Isi dengan Energi Baru
Rocky menilai reshuffle menjadi penting karena tidak realistis berharap para menteri mengundurkan diri secara sukarela.
Menurut dia, kepentingan politik dan ekonomi para menteri terlalu besar untuk ditinggalkan begitu saja.
Siapa saja nama yang didesak diganti?
Tercatat, ada sejumlah nama yang diminta untuk diganti, tak terkecuali Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Desakan untuk mengganti Budi datang dari Ikatan Alumni (Iluni) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).
Budi, yang merupakan Menkes sejak era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), itu dinilai sudah kelewatan dalam sejumlah hal berkaitan dengan kesehatan.
Baca juga: Minta Prabowo Reshuffle Menkes, Alumni FKUI: Karena Sudah Kelewatan
Sejumlah kebijakan Menkes Budi yang dianggap sudah kelewatan berkaitan dengan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.
"Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan. Jadi saya (katakan) jelas karena sudah kelewatan," ujar Ketua Iluni FKUI Wawan Mulyawan di Gedung FKUI Salemba, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Selain Budi, muncul juga nama Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, yang sebelumnya mengajukan pengunduran diri.
Namun terbaru, pengunduran diri itu tidak diterima oleh Prabowo, sehingga ia melanjutkan jabatannya.
Bagaimana tanggapan para menteri?
