Kapuspen: TNI Tak akan Pernah Terlibat Pembungkaman Suara Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan, TNI tidak akan pernah terlibat dalam upaya pembungkaman suara publik.

Hal tersebut disampaikannya dalam merespon dugaan intimidasi yang berimbas pencopotan artikel opini di situs Detikcom.

Ia mengatakan, TNI menolak segala bentuk intimidasi terhadap individu ataupun kelompok yang menyampaikan pendapat secara sah dan damai.

"TNI sendiri memegang teguh prinsip netralitas dan tidak akan pernah terlibat dalam upaya membungkam suara publik," ujar Kristomei dalam keterangan pers, Senin (26/5/2025).

Baca juga: Dewan Pers Terima Laporan Dugaan Penganiayaan Penulis Opini Detikcom

Lanjutnya, TNI tidak pernah dan tak akan melakukan tindakan intimidatif terhadap warga yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat.

Adapun tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang sah justru berpotensi menyesatkan opini publik dan membangun persepsi keliru terhadap pemerintah dan TNI.

"Demokrasi akan tumbuh sehat apabila dijaga bersama dengan sikap saling menghormati, menjunjung tinggi hukum, dan menghindari tuduhan yang tidak berdasar. TNI tetap konsisten berada di garis pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia," ujar Kristomei.

TNI, kata Kristomei, berkomitmen mendukung kebebasan berpendapat. Termasuk hak menyampaikan aspirasi dan kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk intimidasi atau ancaman yang diterima kepada pihak kepolisian, sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan secara hukum.

Baca juga: Dewan Pers Soroti Pencabutan Artikel Opini Detikcom

Sebelumnya, ramai dibahas soal pencabutan salah satu artikel opini yang sempat dimuat di laman Detikcom pada Kamis (22/5/2025).

Pencabutan artikel kolom berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” diperbincangkan pengguna X (Twitter) sejak Jumat (23/5/2025) malam.

"Redaksi menghapus tulisan ini atas rekomendasi Dewan Pers, dan demi keselamatan penulisnya. Harap maklum," bunyi keterangan penurunan artikel tersebut. Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip keterangan ini, Sabtu (24/5/2025).

Ketua Dewan Pers Komaruddin menegaskan, pencabutan berita merupakan kewenangan redaksi media, namun harus dilakukan secara transparan dan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

"Dewan Pers menghormati kebijakan redaksi media, termasuk untuk melakukan koreksi atau pencabutan berita dalam rangka menjaga akurasi, keberimbangan, dan memenuhi kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ)," kata Komaruddin, dalam keterangan tertulis.