Puan Sorot PHK dan Keracunan MBG: Pemerintah Harus Merespon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menyorot tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), ledakan amunisi di Garut, hingga kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di banyak daerah.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ke-III 2024-2029, pada Selasa (27/5/2025).

"Pemerintah harus dapat merespons dengan efektif setiap permasalahan yang dihadapi rakyat sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya," ujar Puan dalam pidatonya, Selasa (27/5/2025).

Baca juga: Istilah Orde Lama Ingin Dihapus, Puan: Sejarah Tetap Sejarah

Puan melanjutkan, DPR lewat alat kelengkapan dewan (AKD) telah melakukan pengawasan terhadap sejumlah isu yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Di antaranya insiden pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, percepatan pengangkatan PPPK tahun 2025, dan lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja, termasuk di industri media dan televisi," ujar Puan.

Di samping itu, ia mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan.

Pemerintah juga perlu diingatkan untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"DPR juga turut melakukan pengawasan terhadap rencana pengadaan vaksin TBC M72 yang dikembangkan oleh Bill Gates, serta penanganan kasus keracunan dalam program MBG," ujar Puan.

Baca juga: Puan Maharani Dorong Dekopin Aktif Suarakan Aspirasi Pelaku Koperasi

DPR sendiri akan menjalani masa reses pada 28 Mei 2025 hingga 25 Juni 2025. Selama masa tersebut, Puan mengingatkan agar para anggota DPR untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

"Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.