Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rommy "Obral" Posisi Ketum PPP, Dudung dan Gus Ipul Menolak

Kompas.com - 30/05/2025, 13:06 WIB
Nawir Arsyad Akbar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkap sejumlah nama dari eksternal yang masuk bursa calon ketua umum PPP.

Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP.

Baca juga: Kader Ingatkan Rommy Tak Obral Partai: PPP Bukan Komoditas Jualan

Terbaru adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman. Ia menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.

"Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya," kata Dudung kepada awak media di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.

"Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat)," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.

Baca juga: Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR

"Saya Enggak Sanggup"

Penolakan juga datang dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Ia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.

"Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).

Menurutnya, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.

"Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan," ujar Gus Ipul.

PPP Bukan Dagangan

Sementara itu, peringatan terhadap Rommy disampaikan Wakil Ketua Umum PPP, Rusli Effendi. Ia menyayangkan sikap Rommy yang menawarkan jabatan ketua umum partai berlambang Kabah itu pihak-pihak eksternal.

Menurutnya, Rommy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai telah melakukan eksploitasi terhadap PPP.

"Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan," ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).

Baca juga: Kepiawaian Jokowi Diuji jika Jadi Ketum PPP, Bisakah Hidupkan Partai yang Sekarat?

Rusli sendiri terbuka jika tokoh dari eksternal ingin bergabung dengan PPP. Namun, ia mengingatkan mekanisme dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang mengatur masuk dan keluarnya seseorang dari PPP.

"Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa, ahlan wa sahlan. Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART. Saya rasa tidak hanya PPP yang memiliki mekanisme, namun partai lain atau di setiap organisasi manapun juga punya," tegas Rusli.

Baca juga: Ketua PPP Jaktim Kritik Rommy Jelang Muktamar: Harusnya Taubat Nasuha

Rusli berharap, ke depannya para kader tetap dapat menjaga muruah PPP dan tidak memperdagangkan partai.

Apalagi, saat ini ia melihat bahwa nama-nama dari internal PPP masih layak diberi kesempatan untuk memimpin partai berlambang Kabah itu.

"Saya pastikan sebagai kader yang bergerak dari bawah, bahwa calon dari internal PPP masih mumpuni dan pantas tentunya tidak kalah dengan tokoh-tokoh eksternal," ujar Rusli.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
PPP NTB Resmi Dukung Mardiono Pimpin Kembali PPP di Periode 2025–2030
PPP NTB Resmi Dukung Mardiono Pimpin Kembali PPP di Periode 2025–2030
Nasional
Anggota DPR Usul SPPG Diwajibkan Beri Santunan ke Korban Keracunan MBG
Anggota DPR Usul SPPG Diwajibkan Beri Santunan ke Korban Keracunan MBG
Nasional
Terpentalnya Budi Gunawan dan Kabinet yang Makin Gemuk
Terpentalnya Budi Gunawan dan Kabinet yang Makin Gemuk
Nasional
Sempat Ditunda, Lisa Mariana Bakal Diperiksa Bareskrim Hari Ini
Sempat Ditunda, Lisa Mariana Bakal Diperiksa Bareskrim Hari Ini
Nasional
Masih Tahan 583 Orang, Polisi Cari Dalang hingga Penyandang Dana Kericuhan Agustus 2025
Masih Tahan 583 Orang, Polisi Cari Dalang hingga Penyandang Dana Kericuhan Agustus 2025
Nasional
Protes Subhan Saat Gibran Dibela Pengacara Negara di Sidang Gugatan Rp 125 Triliun: Ini Kan Pribadi...
Protes Subhan Saat Gibran Dibela Pengacara Negara di Sidang Gugatan Rp 125 Triliun: Ini Kan Pribadi...
Nasional
Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo
Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo
Nasional
Ahmad Dhani: Harus Ada UU Anti-flexing
Ahmad Dhani: Harus Ada UU Anti-flexing
Nasional
KPK Lelang Rampasan Koruptor 17 September, Ada Gelang Naga hingga Pabrik
KPK Lelang Rampasan Koruptor 17 September, Ada Gelang Naga hingga Pabrik
Nasional
Hotman Paris Tanggapi soal Rapat Tertutup Pakai Headset yang Dipimpin Nadiem
Hotman Paris Tanggapi soal Rapat Tertutup Pakai Headset yang Dipimpin Nadiem
Nasional
Uji Materi di MK Persoalkan Pancasila Sebagai Sumber Hukum
Uji Materi di MK Persoalkan Pancasila Sebagai Sumber Hukum
Nasional
Prabowo: BRICS Pilar Kuat Stabilitas Geopolitik Saat Ini
Prabowo: BRICS Pilar Kuat Stabilitas Geopolitik Saat Ini
Nasional
Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara
Prabowo Ikuti Rapat BRICS dari Rumah Kertanegara
Nasional
Prabowo Larang Flexing, Ahmad Dhani: Wong Saya Enggak Pernah
Prabowo Larang Flexing, Ahmad Dhani: Wong Saya Enggak Pernah
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau