Pengamat Nilai PPP Butuh Logistik Besar Jika Ingin Kembali ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membutuhkan logistik yang besar untuk kembali ke DPR pada 2029.

Logistik tersebut tentu akan berkaitan dengan tugas ketua umum PPP, yang memiliki tanggung jawab untuk membangun branding partai dan mempererat soliditas kader PPP.

"Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah," ujar Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).

Baca juga: PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum

Tanggung jawab yang berat tersebut dinilainya menjadi pertimbangan seorang tokoh untuk menerima tawaran memimpin PPP.

Terbukti dari mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang menolak tawaran tersebut.

"(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti," ujar Adi.

Di samping itu, ia menilai Dudung dan Gus Ipul lebih memilih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.

"Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis pro rakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden," kata Adi.

Baca juga: PPP Bakal Pilih Ketum, Muktamar Kemungkinan Digelar September

Diketahui, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.

"Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya," kata Dudung kepada awak media di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk dalam bursa calon ketua umum partai berlambang Ka'bah itu.

"Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat)," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.

Baca juga: Profil Rommy, Pernah Diciduk KPK yang Kini Obral Posisi Ketum PPP

Penolakan juga datang dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Ia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP, karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.

"Pertanggungjawabannya banyak, oleh karena itu saya enggak sanggup," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).

Menurutnya, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.

"Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan," ujar Gus Ipul.