Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri P2MI Siapkan Mitigasi Pekerja Migran Terdampak Perang Kamboja - Thailand

Kompas.com - 25/07/2025, 18:32 WIB
Kiki Safitri,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah mitigasi terkait kemungkinan dampak konflik yang terjadi antara Kamboja dan Thailand terhadap pekerja migran Indonesia.

“Ada dampak atau tidak ada dampak, kita harus menyiapkan langkah-langkah mitigasi dengan asumsi berdampak,” ujar Karding saat ditemui di kantor Kemensos, Jumat (25/7/2027).

Menurutnya, apa pun situasi di lapangan, negara tetap harus hadir untuk melindungi warganya.

“Karena apapun itu warga negara kita, sehingga kita harus memastikan negara hadir di sana,” lanjutnya.

Baca juga: Perang Thailand vs Kamboja, Dasco Minta WNI di Sana Tetap Tenang

Ia menyebut bahwa langkah cepat sedang disiapkan, termasuk menjalin koordinasi dengan otoritas Thailand.

Namun, Karding mengakui bahwa keterbatasan data menjadi tantangan, terutama terkait WNI yang berada di Kamboja.

“Kedua, yang kita lakukan sekarang ini sedang menyusul langkah cepat. Kedua, kita berkoordinasi dengan Thailand,” jelasnya.

“Karena memang jujur saja kita nggak punya data lagi di Kamboja, karena mereka berangkat tidak terdaftar di kita,” ungkapnya.

Warga sipil kabur dari rumah dan mengungsi dari perbatasan Kamboja-Thailand di Provinsi Oddar Meanchey. Thailand dan Kamboja terlibat dalam bentrokan militer paling berdarah dalam lebih dari satu dekade sejak Kamis (24/7/2025).AFP/TANG CHHIN SOTHY Warga sipil kabur dari rumah dan mengungsi dari perbatasan Kamboja-Thailand di Provinsi Oddar Meanchey. Thailand dan Kamboja terlibat dalam bentrokan militer paling berdarah dalam lebih dari satu dekade sejak Kamis (24/7/2025).

Meski begitu, Karding menegaskan bahwa semua WNI tetap akan menjadi perhatian pemerintah.

“Tapi apapun itu adalah orang Indonesia, harus kita cari jalan supaya kita bantu,” tegasnya.

Saat ditanya apakah sudah ada laporan resmi mengenai kondisi WNI di lokasi konflik, Karding mengatakan belum ada informasi dari Kementerian Luar Negeri sejauh ini.

“Sejauh ini belum ada ini dari Kementerian Luar Negeri. Tapi kita pastikan kita akan tangani,” pungkasnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau