Djarot: Jadwal Kongres PDI-P yang Tentukan Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Djarot Saiful Hidayat memastikan bahwa kongres PDI-P akan digelar pada tahun 2025 ini.

Hanya saja, menurut Djarot, jadwal pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Ya ditunggu saja, yang penting itu tahun 2025 dan menurut Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), jadwal Kongres yang menentukan adalah Ketua Umum," kata Djarot usai peringatan 29 tahun Kudatuli di Kantor Pusat DPP PDI-P Jalan Diponegoro No.58, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025), dikutip dari Antaranews.

Ditambah lagi, Djarot menyebut bahwa masa jabatan pengurus PDI-P bakal berakhir pada 2025, sehingga masih ada kesempatan menggelar kongres.

"Agustus bisa, September bisa, Oktober bisa, ya kan? Karena kepengurusannya itu 2020 sampai dengan 2025," ujarnya.

Baca juga: PDI-P Bakal Gelar Bimtek dan Konsolidasi di Bali, Dilanjutkan Kongres?

Dalam kesempatan itu, Djarot juga memastikan bahwa Hasto Kristiyanto masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P meskpun divonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Sampai sekarang masih tetap sebagai sekjen dan masih belum diganti. Makanya nanti menunggu hasil kongres," katanya.

Vonis Hasto

Sebagaimana diketahui, Hasto divonis 3,5 tahun penjara karena dinilai terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif periode 2019-2024.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat, 25 Juli 2025.

Selain itu, juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Majelis Hakim menyebut, Hasto terbukti menyediakan dana suap sebesar Rp 400 juta yang akan diberikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022 Wahyu Setiawan untuk pengurusan PAW calon anggota legislatif periode 2019-2024.

Namun, hakim menyatakan dakwaan jaksa KPK bahwa Hasto merintangi penyidikan terhadap kasus Harun Masiku tidak terbukti.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Masih Sekjen PDIP, Nasibnya Tunggu Hasil Kongres

Kongres PDI-P

Sementara itu, Kongres VI PDI-P awalnya bakal digelar pada April 2025. Tetapi, rencana tersebut mundur dan belum diketahui waktu pasti penyelenggaraannya.

Selain bakal menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketum PDI-P lagi, dalam kongres akan diumumkan sikap partai terhadap pemerintahan.

Diketahui, PDI-P menjadi satu-satunya partai Parlemen yang tidak tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meskipun, sejumlah elite PDI-P menyebut bahwa PDI-P bakal membantu pemerintah dalam membangun bangsa. Meskipun bukan bagian dari koalisi atau berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Jadwal Kongres PDI-P Belum Jelas, Djarot Sebut Ada yang Lebih Penting