Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri P2MI: Tak Ada WNI atau Pekerja Migran Indonesia Terdampak Perang Thailand-Kamboja

Kompas.com - 29/07/2025, 23:00 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menyebut, tidak ada pekerja migran Indonesia atau warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak dengan perang Kamboja-Thailand.

Menurut Karding, hal itu diketahui setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Jadi, kami sudah membentuk tim, melakukan koordinasi dengan Kemenlu, dan hasilnya, alhamdulillah tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Pekerja Migran Indonesia yang terdampak," kata Abdul Kadir Karding di Bengkulu, Selasa (29/7/2025), dikutip dari Antaranews.

Karding juga menjelaskan, tidak ada WNI yang terdampak karena mereka berada di pusat ibu kota. Sedangkan perang sempat terjadi di perbatasan Kamboja-Thailand.

"Hanya dua (daerah perbatasan) itu yang terdampak perang, sehingga tidak mengeskalasi ke daerah-daerah, di mana WNI kita banyak. Yang kedua, kita sudah melakukan bersama Kemenlu, satu upaya, salah satunya meminta mereka untuk melapor ke kedutaan (terkait situasi masing-masing),” ujarnya.

Baca juga: Menlu Sugiono Sebut Perang Thailand-Kamboja Bakal Diselesaikan Joint Border Committee

Dia menggatakan, pelaporan tersebut sangat penting bagi WNI karena banyak pekerja dari Indonesia yang masuk ke Kamboja tidak sesuai prosedur resmi sebagai pekerja migran.

"Karena rata-rata data mereka untuk pekerja migran tidak ada, karena mereka berangkatnya secara visa turis. Melapor dan kita kasih layanan online, kalau ada apa-apa bisa menghubungi," katanya.

Meskipun tidak terdampak, Menteri Karding tetap mengingatkan WNI yang bekerja di dua negara berkonflik tersebut untuk tetap berhati-hati terhadap kondisi konflik yang terjadi

"Kami meminta waspada. Kita tetap membentuk tim bersama Kemenlu untuk melakukan antisipasi, mitigasi kalau ada apa-apa, termasuk langkah evakuasi dan sebagainya ketika diperlukan. Artinya, insya Allah pemerintah akan melindungi, menjaga, dalam konteks (perlindungan) terkait situasi perang antara Kamboja dan Thailand,” ujarnya.

Baca juga: Dipuji Gencatan Senjata Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim: Bantuan Presiden Prabowo, Kami Wakili ASEAN

WNI Belum Akan Dievakuasi

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah belum akan melakukan evakuasi terhadap WNI di Thailand dan Kamboja.

Dasco mengatakan, pemerintah masih memantau perkembangan situasi di kedua negara tersebut.

“Ya, kita lihat perkembangannya. Kalau keadaannya membaik, kan kita juga tahu bahwa ada keinginan dari pihak Kamboja untuk gencatan senjata. Kita harapkan bahwa keadaan di sana lebih baik, sehingga tindakan-tindakan lebih lanjut mungkin tidak perlu dilakukan,” ujar Dasco di Gedung DPR pada Senin, 28 Juli 2025.

Menurut dia, Kemenlu juga masih terus memantau kondisi dan berkomunikasi dengan para WNI di Kamboja dan Thailand.

“Ya, kami sudah minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk proaktif. Melakukan komunikasi-komunikasi kepada warga negara kita di sana,” kata Dasco.

“Dan kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada dari Kementerian Luar Negeri yang melakukan komunikasi,” ujarnya lagi.

Baca juga: Prabowo Puji Keberhasilan Anwar Ibrahim Capai Gencatan Senjata Thailand-Kamboja

Halaman:


Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau