PDI-P Pilih Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, PAN: Sangat Baik dan Guyub

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik sikap politik PDI-P yang memilih menjadi mitra penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto dan tetap berada di luar kabinet.

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengatakan, sikap yang diambil tersebut menunjukkan kedewasaan dan komitmen PDI-P dalam menjaga jalannya pemerintahan secara objektif.

“Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, sikap PDI-P, sudah sangat baik, sangat guyub ya. Dalam artian bahwa sebagai partai tetap bisa bersikap objektif menyampaikan sesuatu hal yang memang perlu ditegakkan,” ujar Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Baca juga: PKB Hormati PDI-P Jadi Penyeimbang, Yakin Megawati Sudah Cermat Menilai

Menurut Eddy, posisi politik seperti itu juga pernah dijalani PAN ketika partainya berada di luar pemerintahan.

Ketika itu, PAN tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai baik dan tepat.

“PAN ketika berada di luar pemerintahan, tidak ada representasi dalam pemerintahan, tetapi mendukung pemerintahan dan melakukan hal yang sama. Yang baik kita dukung sepenuhnya, dan yang sekiranya belum, ya tentu berikan kritik yang konstruktif, korektif ya, supaya kita bisa bersama-sama membenahinya,” kata Eddy.

Dalam kesempatan itu, Eddy juga tidak mempersoalkan jika di kemudian hari PDI-P berubah sikap dan memutuskan untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca juga: PDI-P Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Herman Khaeron: Demokrat Pernah 9 Tahun Era Jokowi

Dia menekankan pentingnya kerja sama dari semua elemen bangsa, termasuk antar partai demi mewujudkan target-target besar pemerintahan saat ini dan juga masa mendatang.

“Pekerjaan dan tugas kenegaraan besar sekali. Pertumbuhan ekonomi 8 persen itu bisa dicapai kalau kita semuanya bekerja sama. Jadi semakin banyak yang ikut memikul beban berat ini, ya tentu saya kira akan semakin meringankan,” tutur dia.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi ketiadaan oposisi dalam pemerintahan mendatang, Eddy menyatakan bahwa fungsi pengawasan tidak semata-mata harus dijalankan oleh partai politik maupun parlemen.

“Teman-teman media kan oposisi, dalam artian bisa memberikan koreksi. Teman-teman media, kalangan kampus, akademisi, selalu bisa memberikan koreksi. Jadi saya kira koreksi itu bisa dilakukan juga dari luar parlemen,” ucap Eddy.

Baca juga: PDI-P Pilih Jadi Penyeimbang, Pengamat: Ini Angin Segar, Tak Larut dalam Bujuk Rayu Kekuasaan

“Apalagi sekarang bisa diamplifikasi, didengar oleh seluruh masyarakat melalui media massa, media sosial, media online, ya,” pungkasnya.

Sikap Politik PDI-P

Dalam Kongres VI PDI-P di Bali, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap politik partai berlambang kepala banteng itu terhadap pemerintahan Prabowo.

Dalam pidatonya pada Sabtu (2/8/2025), Megawati menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan.

"Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," kata Megawati.