Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Tak Wajib Pakai Baju Adat Saat Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana

Kompas.com - 12/08/2025, 15:08 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan tidak mewajibkan masyarakat mengenakan pakaian adat untuk menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 17 Agustus mendatang.

Hal ini bertujuan agar tidak memberatkan masyarakat.

"Kalau untuk undangan resmi memang ada, kita harapkan menggunakan pakaian adat," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

"Kalau untuk masyarakat ya kita tidak, tidak mewajibkan untuk menggunakan pakaian tertentu," imbuhnya.

Baca juga: Mensesneg Minta Maaf Tak Semua Warga Dapat Tiket Upacara HUT ke-80 RI: Tempat Terbatas

Prasetyo menyampaikan, penggunaan pakaian adat hanya diimbau untuk undangan resmi.

Sementara masyarakat boleh menggunakan pakaian biasa namun sopan.

"Yang penting semangatnya, nuansanya, kalau memang di rumah punya mungkin baju warna merah, ada warna merah putihnya pakai, lah," tutur Prasetyo.

Lebih lanjut ia menyampaikan, gladi perdana upacara detik-detik proklamasi telah digelar pada Selasa (12/8/2025) hari ini.

Gladi kotor itu termasuk untuk sebagian besar rangkaian acara, tidak terkecuali hiburan khusus.

Dalam geladi hari ini, calon Paskibraka dan sejumlah perwira yang bertugas dalam upacara melangsungkan geladi di tengah guyuran hujan.

Baca juga: Istana Minta Maaf, Gladi Upacara 17 Agustus Berpotensi Bikin Macet Pekan Ini

"Jadi ini baru gladi kotor, semua yang akan tampil nanti di upacara peringatan Proklamasi hadir, mencoba untuk beradaptasi dengan lokasi tempat upacara nanti tanggal 17. Alhamdulillah suasana syahdu, tapi mendung kemudian turun hujan tapi lanjut terus," tutur Prasetyo.

Ia pun menyatakan, perayaan HUT RI melibatkan sekitar 1.000 pengisi acara.

Bahkan hingga hari ini, ada banyak masukan maupun ide yang ditambahkan dalam penampilan, sehingga acara masih bergerak dinamis.

"Bagi kami panitia sepanjang itu bisa diakomodir tidak mengganggu acara inti atau pokok enggak ada masalah. Karena toh semua ingin ikut berpartisipasi," tandasnya.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
KSAD Australia Kunjungi Kemenhan, Bahas Pertukaran Personel dan Pendidikan Militer
Nasional
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Ini Alasan Prabowo Belum Lantik Menko Polkam Pengganti Budi Gunawan
Nasional
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
KPK Panggil Analis OJK Jadi Saksi Kasus Dana CSR BI-OJK
Nasional
Prabowo Anggap Penting Budaya 'Warga Jaga Warga': Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Prabowo Anggap Penting Budaya "Warga Jaga Warga": Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
Nasional
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Prabowo Sebut Usul Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Masuk Akal
Nasional
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
BGN Ungkap 5 Kabupaten Masih Belum Punya SPPG untuk MBG
Nasional
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Puteri Komarudin Diusulkan Jadi Menpora? Ini Kata Bahlil
Nasional
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mendagri Ingatkan Bansos Harus Tepat Sasaran demi Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Nasional
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Prabowo di Forum BRICS: Perdagangan dan Keuangan Kini Jadi Senjata di Politik Dunia
Nasional
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua
Nasional
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun untuk 5,4 Juta Jemaah
Nasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional
Nasional
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
KPK Ingatkan Menteri yang Baru Dilantik Prabowo Segera Lapor LHKPN
Nasional
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Peluang Restorative Justice, Harapan Pulang Anak dan Mahasiswa Usai Kerusuhan Agustus
Nasional
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Klaim Hotman: Nadiem Tak Terima Uang dan Tidak Mark Up Laptop Chromebook, Mirip Kasus Tom Lembong
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau