Bupati Pati Kader Gerindra, Ini Perintah Sekjen Sugiono ke Sudewo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, buka suara soal tuntutan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupati Pati Sudewo yang merupakan kader partainya.

Sugiono memerintahkan agar Sudewo tidak menambah beban masyarakat yang dipimpinnya, serta memperhatikan aspirasi mereka sebelum memutuskan sebuah kebijakan.

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Baca juga: Demo Pati 13 Agustus 2025: Warga Minta Bupati Sudewo Mundur, 64 Korban Luka

Sugiono menyinggung pesan dari Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada semua kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah.

Prabowo berpesan agar semua kepala daerah dari Partai Gerindra harus selalu memperhitungkan suara masyarakat kecil.

Sementara itu, Sugiono mengungkapkan bahwa Partai Gerindra terus memantau aksi unjuk rasa masyarakat Pati. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, setelah kondisi di sana berangsur kondusif.

"Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," ujar Sugiono.

Baca juga: Mendagri dan Gerindra Dinilai Bisa Secara Informal Minta Bupati Pati Sudewo Mundur

Masyarakat Pati Marah

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai tuntutan dari masyarakat Kabupaten Pati terhadap Bupati Pati Sudewo dinilai masuk akal.

Terutama setelah adanya kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Menurut Herman, tuntutan tersebut merupakan bentuk resistensi dari masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam perumusan PBB-P2.

"Per hari ini sudah ada tuntutan untuk memakzulkan atau menuntut mundur Bupati Sudewo dari jabatan kepala daerah. Bagi kami tuntutan seperti itu sebetulnya masuk akal," ujar Herman saat menjadi pembicara dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (13/8/2025).

Baca juga: Kemendagri Perintahkan Gubernur Jateng Ikut Tangani Persoalan Bupati Pati Sudewo

Bupati Pati, Sudewo dilempar sandal saat menemui massa pendemo di alun-alun Pati, Rabu (13/8/2025)

Ia menjelaskan, kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen tentu sangat membebani masyarakat Kabupaten Pati.

Sudewo sebagai kepala daerah, kata Herman, seharusnya melihat kondisi masyarakatnya dan mengajak berdiskusi terkait perumusannya.

"Kedua, respons dari Bupati Sudewo dari catatan kami tidak peka pada konteks masyarakat di sana. Bahkan ada sikap arogan yang memancing kemarahan, memancing kekecewaan publik di Pati," ujar Herman.