Pidato Lengkap Kenegaraan Prabowo Perdana di Sidang Tahunan MPR RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025 yang digelar pada Jumat (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sejumlah capaian dari program prioritasnya. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis hingga Sekolah Rakyat.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta dukungan dari MPR RI dan partai politik dalam upaya memberantas tambang ilegal dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Berikut pidato lengkap Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI:

Pada tanggal 17 Agustus 2025, 80 tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki kita sendiri.

Setelah deklarasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita berperang. Selama lima tahun kita berperang merebut kemerdekaan dengan senjata dan dengan diplomasi, dengan semua kekuatan kita hingga kedaulatan kita benar-benar dapat kita rebut dan diakui pada tahun 1949.

Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga presiden Republik Indonesia yang ketujuh bekerja keras membangun bangsa Indonesia, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.

Baca juga: Prabowo Ungkap Alasan Tambah Satuan di TNI: Kondisi Geopolitik Tak Menentu

Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan infasi dari negara-negara asing.

Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke, berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrem.

Presiden Habibie mengenalkan kita ke arah teknologi tinggi, mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi tahun 1998.

Presiden Abdurrahman Wahid menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antara suku agama dan ras sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh.

Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolab akibat krisis moneter 1998, dan melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya, serta memperkuat lembaga-lembaga negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008, berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan terencana.

Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis yaitu pandemi sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi dan juga beliau merintis pembangunan ibukota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi organisasi sumber daya alam Indonesia.

Baca juga: Prabowo: Operasional Penggilingan Padi Skala Besar Harus Berizin

Seluruh presiden pendahulu saya bersama pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka berdaulat adil dan makmur, negara yang sesuai dengan cita-cita pembentukan negara kita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan.

Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri.

Negara kita diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala sumber daya yang melimpah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Hadirin sekalian, hari ini, 299 hari yang lalu, saya berdiri di sini dan diambil sumpah oleh MPR di hadapan wakil-waki Rakyat Indonesia, di hadapan rakyat Indonesia dan terutama di hadapan Tuhan yang maha kuasa, bersama wakil presiden saya saudara Gibran Rakabuming Raka.

Dan di hari yang nikmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara-saudara, di depan wakil-wakil rakyat untuk menyampaikan laporan kerja pemerintahan yang saya pimpin dan lembaga-lembaga negara.

Baca juga: Prabowo Minta Koalisi Pendukungnya Ikut Mengawasi dan Berani Koreksi

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat.

Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana, ketika saya berada di luar negeri banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya how you do it, how did Indonesia managed it? Indonesia saya sampaikan mereka kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia demokrasi yang sejuk demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gondok-gontokan, saling menjatuhkan, saling makin memaki, saling menghujat. Bukan demokrasi yang saling membenci.

inilah yang harus kita pegang teguh. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita, budaya kekeluargaan, budaya gotong royong. budaya mikul duwur mendem jero, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya tepo seliro, budaya yang menahan diri, budaya yang iso rumongso bukan rumongso iso.

Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia jika ada kekuasaan yang tidak diawasi maka kekuasaan akan menjadi korup.

Kekuasaan yang absolut akan menjadi korupsi secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Pperilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup tutupi.

Baca juga: Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2025, Prabowo: Kritik terhadap Pemerintah Diperlukan

Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia.

Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut.

Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah.

Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah Identifikasi dan telah diselamatkan Rp 300 triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan, diantaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar dan berbagi anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacakan.

Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rp 300 Triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak.

Majelis yang terhormat sebagai Presiden Republik Indonesia saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa/

Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of...

Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus mengusahakan diri untuk mencari solusi yang cepat dan tepat untuk masalah ini, ibarat sebuah badan kalau darahnya terus mengalir keluar maka pada satu titik badan itu akan mati.

Baca juga: Prabowo: Kopdes Merah Putih Tingkatkan Ekonomi Desa, Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Lalu, mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah langkah yang perlu walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu.

Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Saya katakan di sini, di hadapan saudara sekalian, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi 45, yaitu rancang bangun blueprint negara, bagaimana negara harus dijalankan yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, saya yakin bangsa kita akan selamat.

Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari, Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 rancang bangun yang relevan, rancang bangun ampuh rancang bangun yang nyata dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan.

Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elit Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pintar dari Republik ini, mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran Syahrir, pemikiran generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang, sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21.

Menurut hemat saya, pemikiran tersebut adalah keliru. Generasi 45, generasinya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, semua tokoh-tokoh itu adalah generasi yang mengalami penjajahan, mereka mengalami imperialisme, mereka sadar dan mereka merasakan melihat bahwa kekayaan Indonesia diangkut ratusan tahun keluar dari nusantara ini. Karena itu, mereka menyusun rancang bangun, mereka buat dokumen yang tidak terlalu panjang tapi sangat eksplisit menjelaskan bagaimana kita harus melaksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita.

Baca juga: Prabowo Minta TNI dan Polri Pakai Personel Provinsi Lain Saat Tertibkan Sawit

Saya berkeyakinan apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat

Saudara-saudara sekalian, kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu, kita berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru.